KEBIJAKAN PUBLIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA (PKL): STUDI KASUS DI KOTA BATU

Authors

  • Ermita Yusida Universitas Negeri Malang
  • Sugeng Hadi Utomo Universitas Negeri Malang
  • Vika Annisa Qurrata Annisa Qurrata Universitas Negeri Malang
  • Linda Seprillina Universitas Negeri Malang
  • Santi Merlinda Universitas Negeri Malang
  • Muhammad Hasyim Ibnu Abbas Universitas Negeri Malang

Keywords:

Kebijakan Publik, Pedagang Kaki Lima (PKL), Kota Batu

Abstract

Pertumbuhan wilayah di Indonesia berkaitan erat dengan sektor informal, salah satu sektor informal yang berkembang pesat yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun keberadaan PKL memiliki sisi positif dan negatif, sisi positifnya, PKL mampu menciptakan lapangan pekerjaan, sedangkan sisi negatifnya keberadaan PKL yang tidak tertib justru menjadi beban bagi kota. Untuk mengakomodasi kedua hal tersebut, maka pemerinah daerah dalam menyususn kebijakan publiknya harus memperhitungkan keberadaan PKL. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak kebijakan publik pemerintah kota Batu dalam menyususn tata ruang kota terhadap aktifitas PKL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif melalui indepth interview dengan PKL di Alun –alun kota Batu, Pemerintah kota Batu, dan pembeli di sekitar alun-alun kota Batu. Berdasarkan hasil penelitian, ketika pemerintah membuat kebijakan publik dengan cara merelokasi PKL ke tempat yang sudah disediakan, hal ini tidak dipatuhi oleh PKL. Masih banyak PKL yang tetap berada di bundaran alun-alun. Sesuai dengan penuturan PKL, mereka pada dasarnya bersedia pindah, namun tempat yang disediakan oleh pemerintah tidak dapat menampung semua PKL yang ada, sehingga tempat baru tersebut cenderung sepi. Oleh karena itu PKL kembali di bundaran alun-alun. Berdasarkan temuan ini, pemerintah sebaiknya lebih matang dalam pengelolaan tata kota serta lebih aktif untuk berdiskusi dengan PKL.

References

Anshori, M. 1996. Konsep dan Kerangka Dasar. Manajemen Produksi dan Operasi. Penerbit Citra Media, Jakarta.
Budiman, Bambang. 2010. Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang kaki Lima di Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal. Thesis. Magister Ilmu Ekonomi.
BPS. 2017. Kota Batu Dalam Angka. 35790.1704.
Disperindagkop Kota Batu. 2017. Data Pedagang Kaki Lima Alun-alun Batu. Arsip Daerah: Tidak Dipublikasikan.
Hidayah, Ulfiani Ayu. 2017. Analisis Pelaksanaan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Simpang Padang Duri kecamatan mandau Kabupaten bengkalis. JOM FISIP Vol.4 No. 1-februari 2017.
Islamy, Irfan. 1991. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta, Bumi Aksara.
Nawawi dan M. Martini Hardari. 1991. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Jakarta:Balai Pustaka
Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima . http://www.kemendagri.go.id/produkhukum/2012/06/20/pedoman-penataan-dan pemberdayaan-pedagang-kaki-lima, Diakses pada 18 Maret 2018.
Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Batu.
Puspitasari, Eka Dinarjati. 2010. Penataan Pedagang Kali Lima kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Sleman. Mimbar Hukum volume 22 nomor 3 Oktober 2010.
Soemirat. 2009. Kesehatan Lingkungan. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Downloads

Published

2019-06-20

Issue

Section

Research Articles
Abstract views: 450 | PDF downloads: 711