Gloria Justitia
type: channel
description: Jurnal Gloria Justitia adalah jurnal akademik untuk publikasi hasil pemikiran konseptual maupun hasil penelitian di bidang hukum dengan kekhususan pada topik/isu ranah hukum publik dari akademisi, praktisi maupun mahasiswa hukum. Jurnal ini diterbitkan setahun dua kali Edisi Mei dan November oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. E-ISSN 2827-7821 P-ISSN 2809-4514
publisher: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
language: en
publication name: Gloria Justitia
issn: 2809-4514
items: ANALISIS REINTEGRASI SOSIAL DALAM UU PEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNODC SOCIAL REINTEGRATION TOOLKIT
items: Women in the Frankincense Value Chain: A Review of Customary Law and Gender Equality in Tapanuli
items: Judicial Reform and Human Security in West Africa: Comparative Lessons from Ghana and Sierra Leone
items: Conceptualizing Restorative Justice Based on Progressive Law: A Philosophical Contribution Towards Strengthening Human Security Guarantee in the National Legal System
items: Legal Protection in the Fair Implementation of Mortgage Rights
items: MEKANISME ASEAN DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
items: Implementation of Legal Protection for Commercial Sex Workers Experiencing Violence
items: LEGALITAS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) ANTARA REPUBLIK DEMOKRATIK FEDERAL ETHIOPIA DENGAN SOMALILAND
items: PREFENTIAL TRADE AGREEMENT SEBAGAI JALUR DIPLOMASI ALTERNATIF ATAS KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL INDONESIA PASCA PUTUSAN WTO
items: PELAKSANAAN DIVERSI OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANAKEKERASAN TERHADAP ANAK
items: EFEKTIVITAS JAMINAN HARI TUA DAN JAMINAN PENSIUN DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA
items: DALUWARSA PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
items: PERAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA DALAM KASUS SERANGAN SIBER YANG MENGAKIBATKAN KEBOCORAN DATA PRIBADI PUSAT DATA NASIONAL SEMENTARA 2 (PDNS2)
items: PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN INVESTOR MELALUI TRADING HALT DI BURSA EFEK INDONESIA
items: TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENAAN PAJAK ATAS BARANG BAWAAN PENUMPANG DITINJAU DARI ATURAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN INDONESIA
items: LEGAL DESIGN DAN HUKUM PUBLIK: IMPLEMENTASI DESIGN THINKING DALAM DIALOG RASIONAL PROSES PENYUSUNAN REGULASI
items: RELEVANSI DAN TANTANGAN PERSONA PHYSICA DAN PERSONA IURIDICA DALAM HUKUM GEREJA DI ERA MODERN
items: IMPLEMENTASI PERATURAN DESA DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE BERKELANJUTAN BERBASIS TEORI MEDEBEWIND
items: PUBLIC INTEREST, PRIVATE ACTIONS: TANTANGAN DALAM MENGADOPSI PERJANJIAN BANGLADESH DI INDONESIA
items: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENAMBANGAN NIKEL
items: TINJAUAN PENGENAAN BEA MASUK DAN PAJAK IMPOR BARANG KIRIMAN BELANJA ONLINE
items: KORBAN TINDAK PIDANA KORUPSI
items: BLOCKCHAIN SEBAGAI SOLUSI UNTUK MENGATASI KORUPSI EKSPOR-IMPOR
items: IMPLEMENTASI HAK ATAS KESEHATAN BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR MANOKWARI
items: URGENSI PERJANJIAN PERBATASAN LAUT ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE DI TINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL
items: PERLINDUNGAN LINGKUNGAN UNTUK MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TERKAIT KEMISKINAN
items: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP KELUARGA DI INDONESIA
items: REFLEKSI FILSAFAT KEADILAN HUKUM ALAM DAN POSITIVISME HUKUM MELALUI KISAH LES MISÉRABLES
items: TINJAUAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) LIDO DITINJAU DARI HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA
items: ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN ANAK DENGAN DISABILITAS INTELEKTUAL SELAKU KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

ANALISIS REINTEGRASI SOSIAL DALAM UU PEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNODC SOCIAL REINTEGRATION TOOLKIT
type: item
description: Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan kesesuaian pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan aturan pelaksananya, yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian reintegrasi sosial bagi narapidana, dengan beberapa indikator dari UNODC Social Rentegration-toolkit. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait) dan bahan hukum sekunder. Indikator yang digunakan adalah yang termasuk dalam aspek “prison and reintegration” dalam dokumen UNODC Social Rentegration-toolkit, yang merepresentasikan 3 hal esensial dalam upaya reintegrasi sosial yaitu pemeliharaan relasi keluarga, pemberian pendidikan dan pelatihan, serta pemeliharaan kesehatan. Pemilihan indikator didasarkan pada sifatnya yang dapat dianalisis dengan kajian perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa serangkaian ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 dan peraturan pelaksananya telah mendukung 3 faktor esensial untuk reintegrasi sosial yang sejalan dengan indikator dalam UNODC Social Reintegration-toolkit yang digunakan dalam penelitian ini, walaupun terdapat beberapa hal yang tidak ditemukan pengaturannya. Berdasarkan hasil studi ini, disarankan kepada pembentuk undahg-undang untuk melakukan kajian mengenai urgensi pembuatan aturan, batasan pengaturan dan potensi penerapannya terkait beberapa hal yang belum sejalan dengan UNODC Social Rentegration-toolkit. Kajian tersebut dimaksudkan agar pembuatan kebijakan terkait hal-hal tersebut kontekstual dengan kondisi yang ada.
subject: Articles
  topic: section
subject: Reintegrasi Sosial
  topic: keywords
subject: Pemasyarakatan
  topic: keywords
subject: UU Nomor 22 Tahun 2022
  topic: keywords
creator: tisa windayani
rights: Copyright (c) 2026 Gloria Justitia
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
starting page: 255
ending page: 282
doi: 10.25170/gloriajustitia.v6i1.7916

Women in the Frankincense Value Chain: A Review of Customary Law and Gender Equality in Tapanuli
type: item
description: Frankincense is not only an economic commodity but also a cultural entity governed by a strong customary law system in the communities that produce it, such as Tapanuli. In a customary law system that is often patriarchal, the position of women requires deeper examination. This study stems from a contradictory portrait: on one hand, women are actively involved in the frankincense value chain, yet on the other hand, their contributions are often unrecorded and marginalized, and they lack legal recognition and economic compensation. This study used a qualitative approach with a case study method in North Tapanuli. Data were collected through in-depth interviews with key informants (women artisans, customary elders, and female community leaders), participatory observation of the incense processing process, and a study of documents related to local customary rules. Data were analyzed interactively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The research findings show that women play a central and critical role in the post-harvest and processing stages, which determine the quality and market value of the incense. However, prevailing customary laws tend to position women in the domestic sphere and deny them access to strategic decision-making, tree ownership, and fair distribution of economic benefits. Their contributions are often categorized as 'assistance' or 'domestic obligations' rather than as economically valuable 'work' and thus are not valued equally with men's contributions. There is a significant gap between women's actual economic contributions to the Frankincense value chain and the recognition and protection provided by customary law. To achieve gender justice and women's economic empowerment, a more inclusive reinterpretation or revitalization of customary law is needed, without eroding core cultural values.
subject: Articles
  topic: section
subject: Customary Law
  topic: keywords
subject: Frankincense
  topic: keywords
subject: Gender Equality
  topic: keywords
subject: Value Chain
  topic: keywords
subject: Women
  topic: keywords
creator: Muhammad Ikhsan Lubis
creator: Asti Inayah
creator: Salman Paris Harahap
creator: Bahar Elfudllatsani
creator: Adhita Pradana
rights: Copyright (c) 2026 Gloria Justitia
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
starting page: 283
ending page: 295
doi: 10.25170/gloriajustitia.v6i1.7908

Judicial Reform and Human Security in West Africa: Comparative Lessons from Ghana and Sierra Leone
type: item
description: This article examines the relationship between judicial reform, access to justice, and human security through a comparative analysis of Sierra Leone and Ghana between 2010 and 2024. Existing scholarship on African judicial reform has largely focused on institutional modernization, legal independence, and governance efficiency, while giving comparatively limited attention to how judicial performance shapes broader human-security outcomes such as public trust, legal protection, and procedural inclusion. Drawing on the Human Security Framework and Access to Justice Theory, the study employs a qualitative comparative methodology based on doctrinal analysis, policy documents, judicial reform strategies, governance reports, and court-performance materials. The findings demonstrate significant divergence in reform outcomes between the two countries. Ghana’s investments in digital case management, procedural transparency, and judicial administration have improved institutional responsiveness and public confidence, although challenges of digital inequality and uneven accessibility remain. By contrast, Sierra Leone continues to face structural constraints linked to limited institutional capacity, weak enforcement mechanisms, underfunding, and low technological integration. The article argues that judicial reform contributes to human security only when institutional modernization is accompanied by accessible, enforceable, and socially inclusive justice systems. It contributes to comparative governance scholarship by linking justice-sector reform to human-security outcomes in post-conflict African democracies.
subject: Articles
  topic: section
subject: Judicial reform
  topic: keywords
subject: Human Security
  topic: keywords
subject: Access to Justice
  topic: keywords
subject: Judicial Governance
  topic: keywords
subject: Sierra Leone
  topic: keywords
subject: Ghana
  topic: keywords
subject: West Africa
  topic: keywords
creator: Thomas Sheku Marah
rights: Copyright (c) 2026 Gloria Justitia
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
starting page: 331
ending page: 340
doi: 10.25170/gloriajustitia.v6i1.7907

Conceptualizing Restorative Justice Based on Progressive Law: A Philosophical Contribution Towards Strengthening Human Security Guarantee in the National Legal System
type: item
description: This article addresses the rigidity of the positive legal system, which tends to be positivistic and is deemed less adaptive in responding to complex humanitarian issues and concerns regarding Human Security. The primary goal is to analyze and philosophically elaborate the concept of Restorative Justice imbued with the spirit of Progressive Law as a theoretical framework to strengthen the guarantee of Human Security within the national legal system. The method employed is normative-constructive legal philosophy analysis through an in-depth review of Satjipto Rahardjo’s thoughts and Restorative Justice literature. The analysis reveals that Restorative Justice, from the perspective of Progressive Law, transforms from merely an alternative mechanism into a critical paradigm. This paradigm shifts the legal focus from offender punishment (retributive justice) towards restoration of social relations, victim healing, and conflict prevention rooted in humanitarian values. This philosophical contribution provides an essential foundation for criminal justice reform oriented toward substantive justice and fulfillment of human dignity. In conclusion, the implementation of Restorative Justice based on Progressive Law is crucial for transforming the national legal system, not only to ensure order but, fundamentally, to strengthen Human Security by placing restoration and humanity at the core of all law enforcement processes.
subject: Articles
  topic: section
subject: Legal Philosophy
  topic: keywords
subject: Restorative Justice
  topic: keywords
subject: Progressive Law
  topic: keywords
subject: Human Security
  topic: keywords
subject: National Legal System
  topic: keywords
creator: Agam Ibnu Asa
creator: Hendri Irawan
rights: Copyright (c) 2026 Gloria Justitia
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
starting page: 331
ending page: 340
doi: 10.25170/gloriajustitia.v6i1.7906

Legal Protection in the Fair Implementation of Mortgage Rights
type: item
description: This research aims to analyze the application of the principles of balance and good faith in the enforcement of mortgage rights, with a particular focus on ensuring proportional legal protection for debtors. Although the Mortgage Law provides legal certainty for creditors, execution practices frequently disadvantage debtors, especially regarding auction pricing, notification mechanisms, and creditor conduct in determining default. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study finds that debtor protection should not merely rely on formal declarations of default, but must also consider factual conditions, including force majeure circumstances and the debtor’s good faith. The implementation of procedural transparency, objective pre-execution mechanisms, and the principle of balance is essential to prevent abuse of rights by creditors and to ensure that execution serves as a last resort. Therefore, harmonizing legal certainty, justice, and utility is indispensable to create a fair legal relationship between creditors and debtors in the execution of mortgage rights.
subject: Articles
  topic: section
subject: Legal Protection
  topic: keywords
subject: Mortgage Rights
  topic: keywords
subject: Principles of Balance
  topic: keywords
subject: Good Faith
  topic: keywords
creator: Frida Nurrahma Masturi
creator: Normalita Destyarini
creator: Asep Herlan
rights: Copyright (c) 2026 Gloria Justitia
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
starting page: 341
ending page: 353
doi: 10.25170/gloriajustitia.v6i1.7904

MEKANISME ASEAN DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
type: item
description: Indonesia merupakan salah satu negara penyedia tenaga kerja migran terbesar di kawasan ASEAN, dengan Malaysia sebagai tujuan utama. Dari total 2,7 juta pekerja migran Indonesia di Malaysia, 1,1 juta merupakan pekerja non-reguler yang kerap menghadapi kondisi kerja tidak layak di sektor rumah tangga, konstruksi, dan pertanian. Perlindungan pekerja migran menjadi tantangan serius, meskipun ASEAN telah memiliki kerangka hukum seperti Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran tahun 2017 serta Piagam ASEAN. Konsensus ini bertujuan melindungi hak pekerja migran dan keluarganya, serta mengatur kewajiban negara pengirim dan penerima. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak efektif. Contoh nyata adalah kasus Mariance Kabu, korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal Indonesia, yang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja migran di Malaysia. Penelitian ini mengkaji peran mekanisme ASEAN dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, dengan fokus pada hambatan implementasi dan rekomendasi untuk perbaikan kerangka perlindungan di tingkat ASEAN dan nasional.
subject: Articles
  topic: section
subject: ASEAN,
  topic: keywords
subject: Deklarasi ASEAN,
  topic: keywords
subject: Perlindungan,
  topic: keywords
subject: Pekerja Migran.
  topic: keywords
subject: Malaysia,
  topic: keywords
creator: Ratih Nuke Prasanti
creator: Asmin Fransiska
rights: Copyright (c) 2026 Gloria Justitia
date: 2025-11-30
publication date: 2025-11-30
starting page: 135
ending page: 154
doi: 10.25170/gloriajustitia.v5i2.7704

Implementation of Legal Protection for Commercial Sex Workers Experiencing Violence
type: item
description: Prostitution is often referred to as a “victimless crime,” overlooking the various forms of violence that a Commercial Sex Worker (CSW) may experience while performing their work. The social stigma attached to CSWs as “immoral” individuals exacerbates this situation, causing them to frequently receive unfair treatment from law enforcement when they become victims of criminal acts. This study discusses the implementation of legal protection for CSWs in accordance with the laws applicable in Indonesia. Prostitution practices implicitly fulfill elements of employment because they involve the sale of services for income generation. However, this work is considered contrary to the moral norms stipulated in Article 52, paragraph (1), of Law Number 13 of 2003 on Manpower, which results in CSWs not being recognized as workers in an employment relationship. On the other hand, several regions, such as DKI Jakarta, Tangerang City, and Aceh, criminalize prostitution through Regional Regulations, further weakening the legal standing of CSWs.This research employs an empirical juridical method by interviewing two individuals working as CSWs in South Tangerang, supported by secondary data from legislation and relevant literature. Legal protection for CSWs can be found under Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. However, such protection largely depends on the willingness of CSWs to report themselves as victims, which is often hindered by fear of stigma and re-victimization. This condition places CSWs in a legal vacuum, leaving them without effective protection.
subject: Articles
  topic: section
subject: Legal Protection
  topic: keywords
subject: Commercial Sex Workers
  topic: keywords
subject: Violence
  topic: keywords
creator: Diva Josephina
creator: Feronica
rights: Copyright (c) 2026 Gloria Justitia
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
starting page: 374
ending page: 392
doi: 10.25170/gloriajustitia.v6i1.7588

LEGALITAS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) ANTARA REPUBLIK DEMOKRATIK FEDERAL ETHIOPIA DENGAN SOMALILAND
type: item
description: Pada 1 Januari 2024, Perdana Menteri Republik Demotratik Federal Ethiopia (RDFE) Abiy Ahmed menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Somaliland, wilayah separatis yang tidak diakui di Republik Federal Somalia. Pelaksanaan MoU antara RDFE dengan Republik Somaliland, kekuatan mengikat dari perjanjian MoU ntara RDFE dan Somaliland berhubungan dengan prinsip yang sangat fundamental, yakni pacta sunt servanda. Masalah yang diteliti adalah apakah MoU yang dibuat antara RDFE dan Somaliland legal menurut hukum internasional dan bagaimana jalannya pelaksanaan MoU antara RDFE dan Somaliland Penelitian ini menyimpulkan, mengenai legalitas MoU antara RDFE dan Somaliland menurut hukum internasional, MoU tersebut dianggap tidak sah atau tidak legal karena Somaliland bukanlah ternasuk salah satu subyek hukum internasional yang diakui hak-haknya dalam membuat perjanjian internasional bagi negara yang tidak mengakuinya. Namun, dalam hubungannya dengan RDFE, MoU ini dianggap sah atau legal karena RDFE telah melakukan pengakuan secara de facto atau diam-diam terhadap Somaliland dan MoU ini mengikat berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, terjadi pertikaian diplomatik dan hasil Memorandum of Understanding yang menunjukkan konfigurasi ulang aliansi politik di wilayah Laut Merah dan sekitarnya.
subject: Articles
  topic: section
subject: Memorandum of Understanding,
  topic: keywords
subject: Republik Demokratik Federal Ethiopia,
  topic: keywords
subject: Somaliland,
  topic: keywords
creator: Ariawan Parsada Rohansyah
creator: V. Selvie Sinaga
rights: Copyright (c) 2026 Gloria Justitia
date: 2025-11-30
publication date: 2025-11-30
starting page: 218
ending page: 235
doi: 10.25170/gloriajustitia.v5i2.7342

PREFENTIAL TRADE AGREEMENT SEBAGAI JALUR DIPLOMASI ALTERNATIF ATAS KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL INDONESIA PASCA PUTUSAN WTO
type: item
description: Putusan World Trade Organization (WTO) atas sengketa DS-592 antara Uni Eropa dan Indonesia menyatakan bahwa kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia bertentangan dengan ketentuan Pasal XI:1 GATT 1994, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum terhadap keberlanjutan kebijakan hilirisasi nikel nasional. Ketidakpastian ini memunculkan dilema antara kepatuhan terhadap komitmen internasional dan perlindungan kedaulatan atas pengelolaan sumber daya alam. Sebagai respons atas dilema tersebut, strategi diplomasi ekonomi melalui skema Preferential Trade Agreement (PTA) dapat dijadikan sebagai jalur alternatif yang strategis. PTA memungkinkan Indonesia menjalin kerja sama dagang bilateral atau regional dengan memberikan preferensi tarif, tanpa secara langsung melanggar prinsip-prinsip dasar WTO. Artikel ini menganalisis bagaimana PTA dapat menjadi solusi diplomatik atas sengketa kebijakan hilirisasi nikel, dengan memanfaatkan potensi perjanjian seperti Indonesia–Pakistan PTA dan Indonesia–Mozambik PTA. Artikel ini menunjukkan bahwa PTA tidak hanya mampu memperkuat kerja sama perdagangan, tetapi juga dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus menjaga komitmen dalam sistem perdagangan global yang adil dan berkelanjutan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Preferential Trade Agreement,
  topic: keywords
subject: Diplomasi,
  topic: keywords
subject: Kebijakan Hilirisasi Nikel,
  topic: keywords
subject: Putusan WTO,
  topic: keywords
creator: Bill Manuel Marolop Hutagalung
creator: Natalia Yeti Puspita
rights: Copyright (c) 2026 Gloria Justitia
date: 2026-02-18
publication date: 2026-02-18
starting page: 155
ending page: 165
doi: 10.25170/gloriajustitia.v5i2.7031

PELAKSANAAN DIVERSI OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANAKEKERASAN TERHADAP ANAK
type: item
description: Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Diversi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak. Diversi merupakan salah satu pendekatan dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur formal peradilan ke bentuk penyelesaian non-penal, melalui pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini berangkat dari meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang tidak hanya menjadikan anak sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku, serta masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konsep diversi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Polrestabes Medan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti sikap masyarakat yang mendukung pemberian hukuman yang bersifat menghukum atau balas dendam terhadap pelaku tindak pidana, ketidaksepahaman antara korban dan pelaku, serta keterbatasan pemahaman para pihak mengenai upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polrestabes Medan telah melakukan upaya seperti sosialisasi hukum kepada masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi publik, serta evaluasi berkala atas kegagalan diversi sebagai upaya strategis mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih manusiawi dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.
subject: Articles
  topic: section
subject: Sistem Peradilan Pidana Anak,
  topic: keywords
subject: Diversi,
  topic: keywords
subject: Anak,
  topic: keywords
subject: Kekerasan Terhadap Anak,
  topic: keywords
creator: Dinda Stevani Br Regar
creator: Nurmalawaty
creator: Mahmud Mulyadi
rights: Copyright (c) 2026 Gloria Justitia
date: 2025-11-30
publication date: 2025-11-30
starting page: 187
ending page: 217
doi: 10.25170/gloriajustitia.v5i2.7019

EFEKTIVITAS JAMINAN HARI TUA DAN JAMINAN PENSIUN DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA
type: item
description: Program Pensiun merupakan elemen penting bagi suatu negara untuk mempersiapkan penduduknya menghadapi masa tua. Indonesia memiliki Program Pensiun melalui program Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu Jaminan Hari Tua ("JHT") dan Jaminan Pensiun ("JP"). Berdasarkan informasi terkini (Februari 2025), tingkat kepesertaan Program Pensiun hanya sekitar 10% dan Jaminan Hari Tua sekitar 13% dari total angkatan kerja, di mana 30% dari total angkatan kerja berusia di atas 50 tahun. Pelaksanaan program pensiun belum efektif, hal ini tercermin dari masih rendahnya tingkat kepesertaan.Jika kita melihat tantangan bonus demografi kependudukan yang akan segera dihadapi Indonesia, di mana jumlah tenaga kerja produktif lebih besar daripada tenaga kerja non-produktif, dampak selanjutnya dari bonus demografi ini tentu saja adalah meningkatnya jumlah lansia di masa mendatang. Pemerintah perlu menerapkan peraturan pensiun yang lebih efektif di masa mendatang, yang dapat mendukung masyarakat dalam menghadapi masa pensiun agar lebih mandiri secara ekonomi. Sehingga, Pemerintah dapat lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum untuk mendukung aktivitas penduduk lansia tanpa memikirkan permasalahan ekonomi yang akan dihadapi penduduk lansia di masa mendatang.
subject: Articles
  topic: section
subject: Program Pensiun,
  topic: keywords
subject: Tingkat Kepersertaan,
  topic: keywords
subject: Bonus Demografi,
  topic: keywords
creator: Pandu Wichaksono
creator: Kristianto P.H. Silalahi
rights: Copyright (c) 2026 Gloria Justitia
date: 2025-11-30
publication date: 2025-11-30
starting page: 166
ending page: 186
doi: 10.25170/gloriajustitia.v5i2.6981

DALUWARSA PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
type: item
description: Salah satu persoalan yang dihadapi dalam menindak pelaku tipikor adalah tentang daluwarsa penuntutan terhadap perkara tipikor jika pelaku bersembunyi atau melarikan diri untuk menghindari proses hukum. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pengaturan daluwarsa penuntutan perkara tipikor dalam KUHP (WvS), KUHP Baru, UU PTPK dan UNCAC dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi ?. Pembahasan dilakukan untuk mengetahui apakah pengaturan tentang daluwarsa penuntutan dalam KUHP (WvS), KUHP Baru, UU PTPK dan UNCAC dapat mendukung upaya pemberantasan tipikor. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa daluwarsa penuntutan perkara tipikor mengikuti pengaturan pada Pasal 78 KUHP (WvS) dan Pasal 136 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), serta tidak diatur secara khusus dalam UU PTPK. Pasal 136 ayat (1) huruf d KUHP Baru mengatur tenggang waktu daluwarsa penuntutan yang lebih lama 6 (enam) tahun jika dibandingkan dengan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP (WvS). Pasal 136 ayat (1) huruf e KUHP Baru mengatur tenggang waktu daluwarsa penuntutan 2 (dua) tahun lebih lama jika dibandingkan dengan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP (WvS). Sehingga pengaturan daluwarsa penuntutan pada Pasal 136 KUHP Baru lebih memberikan dukungan dalam upaya memberantas tipikor, namun hal tersebut belum ideal menurut UNCAC. Dimana Pasal 29 UNCAC mengamanatkan perlu dilakukan pengaturan mengenai daluwarsa penuntutan bagi perkara tipikor “yang lebih lama atau mengatur penundaan kadaluwarsa,”. Untuk menindaklanjuti amanat Pasal 29 UNCAC perlu dilakukan pengaturan mengenai daluwarsa penuntutan bagi perkara tipikor dalam UU PTPK dengan tenggang waktu daluwarsa yang lebih lama daripada yang diatur dalam KUHP dan mengatur tentang penundaan kadaluwarsa, agar upaya pemberantasan tipikor lebih efektif.
subject: Articles
  topic: section
subject: Daluwarsa
  topic: keywords
subject: Penuntutan
  topic: keywords
subject: Korupsi
  topic: keywords
creator: F. H. Eddy Nugroho Nugroho
rights: Copyright (c) 2026 Gloria Justitia
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
starting page: 354
ending page: 373
doi: 10.25170/gloriajustitia.v6i1.6872

PERAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA DALAM KASUS SERANGAN SIBER YANG MENGAKIBATKAN KEBOCORAN DATA PRIBADI PUSAT DATA NASIONAL SEMENTARA 2 (PDNS2)
type: item
description: Perkembangan teknologi menjadi semakin masif di kehidupan manusia. Teknologi membawa begitu banyak kemanfaatan yang dapat manusia rasakan dan gunakan. Akan tetapi, teknologi juga datang dengan hal-hal negatif. Pada tanggal 20 Juni 2024, server PDNS2 yang berada di Surabaya, mengalami serangan siber yang diidentifikasi sebagai serangan siber ransomware buatan kelompok peretas Brain Cipher. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dari kasus tersebut. Pertama, adanya tidak jelasan mengenai siapa lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap insiden siber ini. Kedua, adanya ego-sektoral terhadap penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia. Ketiga, terdapat kekosongan hukum terkait keamanan siber yang menyeluruh termasuk pengaturan teknis mengenai pengelolaan PDNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya permasalahan sinergitas, kekosongan hukum serta kejelasan tanggung jawab yang berimplikasi pada lemahnya praktik pengamanan di bidang siber di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI wajib untuk bersama-sama melakukan pengamanan siber secara bersama-sama guna memenuhi hak privasi warga negaranya.
subject: Articles
  topic: section
subject: Badan Siber dan Sandi Negara
  topic: keywords
subject: Kemkominfo
  topic: keywords
subject: Data Pribadi
  topic: keywords
subject: Serangan Siber
  topic: keywords
subject: Ego Sektoral
  topic: keywords
creator: Fachrudin Sembiring
creator: Figo Mandela Pattihahuan
rights: Copyright (c) 2025 Gloria Justitia
date: 2025-05-30
publication date: 2025-05-30
starting page: 116
ending page: 134
doi: 10.25170/gloriajustitia.v5i1.6807

PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN INVESTOR MELALUI TRADING HALT DI BURSA EFEK INDONESIA
type: item
description: Trading halt adalah penghentian sementara perdagangan suatu saham atau seluruh perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dilakukan untuk menjaga keteraturan, kewajaran, dan efisiensi pasar. Penghentian sementara ini juga harus dimengerti dalam konteks memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki landasan hukum yang berlaku dan memberikan pelindungan yang memadai bagi investor. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait bagaimana peran negara dalam trading halt di Bursa Efek Indonesia dan bagaimana pelindungan terhadap investor ketika terjadi trading halt di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkenaan dengan kebijakan dan mekanisme penghentian perdagangan sementara dan pelindungan investor ketika terjadi penghentian sementara perdagangan. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran negara dalam trading halt di Bursa Efek Indonesia terwujud dengan dibuatnya beberapa regulasi yaitu Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tentang Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa dalam Kondisi Darurat, Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan diatur lebih lanjut pada Surat Keputusan Direksi BEI nomor Kep-00002/BEI/04-2025. Pelindungan terhadap investor ketika terjadi trading halt dilakukan dengan memberikan waktu jeda agar investor dapat mencerna informasi secara rasional dan menghindari panic selling.
subject: Articles
  topic: section
subject: Trading Halt
  topic: keywords
subject: Bursa Efek
  topic: keywords
subject: Pelindungan Investor Pasar Modal
  topic: keywords
creator: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara
rights: Copyright (c) 2025 Gloria Justitia
date: 2025-05-30
publication date: 2025-05-30
starting page: 91
ending page: 115
doi: 10.25170/gloriajustitia.v5i1.6806

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENAAN PAJAK ATAS BARANG BAWAAN PENUMPANG DITINJAU DARI ATURAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN INDONESIA
type: item
description: Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan negara antara lain adalah Pajak. Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas barang bawaan penumpang yang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan Indonesia, mengenai permasalahan yang timbul dari hasil perbandingan regulasi dengan praktik pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang. Terdapat ketidakpastian hukum yang terjadi terhadap wajib pajak serta aparatur perpajakan dan kepabeanan hingga menimbulkan sengketa yang menyebabkan pelanggaran terkait hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut. Maka dari itu dibutuhkannya suatu pembenahan untuk mengatasi kompleksitas di dalam regulasi maupun praktik pemungutan pajak dan kepabeanan. Perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan, transparansi dan upaya hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia yang sekaligus menjadi suatu kesimpulan dalam penulisan hukum ini. Penelitian ini menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya seperti buku, artikel dan jurnal. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum atas hak dan kewajiban dalam proses pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang akibat ketidaksesuaian regulasi dengan praktik yang terjadi. Dengan demikian, negara harus mampu menjamin perlindungan hukum bagi wajib pajak yang dilakukan melalui upaya hukum baik secara musyawarah mufakat, upaya administratif dan mekanisme pengadilan yang terdiri dari gugatan, banding dan peninjauan kembali.
subject: Articles
  topic: section
subject: Perpajakan
  topic: keywords
subject: Kepabeanan
  topic: keywords
subject: Barang Bawaan Penumpang
  topic: keywords
subject: Kepastian Hukum
  topic: keywords
subject: Perlindungan Hukum
  topic: keywords
subject: Penegakan Hukum
  topic: keywords
subject: Upaya Hukum
  topic: keywords
creator: Arsenius Gerhant Rosa Putra
creator: Adeline Melanie
rights: Copyright (c) 2025 Gloria Justitia
date: 2025-06-23
publication date: 2025-06-23
starting page: 1
ending page: 30
doi: 10.25170/gloriajustitia.v5i1.6805

LEGAL DESIGN DAN HUKUM PUBLIK: IMPLEMENTASI DESIGN THINKING DALAM DIALOG RASIONAL PROSES PENYUSUNAN REGULASI
type: item
description: Legal design adalah pendekatan inovatif yang menggabungkan prinsip desain dengan hukum, bertujuan untuk menjadikan hukum lebih mudah dipahami, inklusif, dan efektif. Pada konteks hukum publik, pendekatan ini semakin relevan untuk menjawab tantangan regulasi yang kompleks dan sulit diakses oleh masyarakat. Artikel ini mengkaji bagaimana metode design thinking—melalui tahapan empati, perumusan masalah, ideasi, prototipe, dan pengujian—dapat diintegrasikan dalam proses legislasi dan perumusan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan studi kasus penerapan legal design oleh Pemerintah Finlandia. Berdasarkan kerangka teori hukum sebagai proses (legal process theory), tulisan ini menekankan pentingnya partisipasi publik, keterbacaan, dan uji coba regulatif sebagai bagian dari proses hukum yang deliberatif. Legal design dapat meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, dan efektivitas hukum publik dengan menempatkan warga negara sebagai pengguna utama regulasi.
subject: Articles
  topic: section
subject: Legal Design
  topic: keywords
subject: Legal Process Theory
  topic: keywords
subject: Public Law
  topic: keywords
subject: Regulation
  topic: keywords
subject: Design Thinking
  topic: keywords
creator: Siradj Okta
rights: Copyright (c) 2025 Gloria Justitia
date: 2025-05-30
publication date: 2025-05-30
starting page: 31
ending page: 46
doi: 10.25170/gloriajustitia.v5i1.6694

RELEVANSI DAN TANTANGAN PERSONA PHYSICA DAN PERSONA IURIDICA DALAM HUKUM GEREJA DI ERA MODERN
type: item
description: Status hukum Persona Physica dan Persona Iuridica dalam Kitab Hukum Kanonik memiliki peran penting dalam kehidupan menggereja, terutama dalam aspek administrasi, pastoral, dan hubungan Gereja dengan hukum sipil. Persona Physica merujuk pada individu yang dibaptis dalam Gereja Katolik, sedangkan Persona Iuridica adalah entitas yang diberikan status hukum oleh otoritas gerejawi untuk bertindak atas nama Gereja. Perbedaan dan persamaan di antara keduanya membawa implikasi yang luas terhadap hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan misi Gereja. Penelitian ini membahas karakteristik, hak, kewajiban, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum kanonik di era modern. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan menganalisis teks Kitab Hukum Kanonik, dokumen Gerejawi, serta kajian akademik lainnya. Studi pustaka juga dilakukan untuk memperkaya pemahaman tentang regulasi hukum Gereja dan relevansinya dalam konteks sosial-kultural saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Gereja telah menetapkan kerangka yang jelas mengenai status hukum kedua entitas ini, tantangan tetap muncul dalam interaksi dengan hukum sipil di berbagai negara. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi hukum yang tetap berpegang pada prinsip kanonik demi efektivitas peran Gereja dalam masyarakat.
subject: Articles
  topic: section
subject: Persona Physica,
  topic: keywords
subject: Persona Iuridica,
  topic: keywords
subject: Hukum Kanonik,
  topic: keywords
subject: Gereja Katolik,
  topic: keywords
subject: Adaptasi Hukum,
  topic: keywords
creator: Fransesco Agnes Ranubaya
creator: Reginald
creator: Yohanes Endi
rights: Copyright (c) 2026 Gloria Justitia
date: 2025-11-30
publication date: 2025-11-30
starting page: 236
ending page: 254
doi: 10.25170/gloriajustitia.v5i2.6693

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE BERKELANJUTAN BERBASIS TEORI MEDEBEWIND
type: item
description: Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peraturan pengelolaan mangrove berkelanjutan berbasis Masyarakat dan Peraturan Desa sebagai peraturan implementasi konservasi mangrove berbasis komunitas Kelompok Tani Krida Wana Lestari. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris. Dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes), asas tugas pembantuan berperan penting dalam memberikan kerangka kerja bagi pengelolaan sumber daya alam, termasuk ekosistem mangrove. Tugas Pembantuan (Medebewind) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan Metode empiris diperoleh dari hasil observasi, kuesioner dan wawancara dengan Kelompok Tani Krida Wana Lestari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan peraturan undang-undang dan data sekunder dengan menggunakan buku, jurnal dan artikel. Dianalisis dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan riset (research approach).
subject: Articles
  topic: section
subject: Ekosistem Mangrove
  topic: keywords
subject: Berkelanjutan
  topic: keywords
subject: Kelompok Tani
  topic: keywords
subject: Partisipasi Masyarakat
  topic: keywords
subject: Teori Madebewind
  topic: keywords
creator: Annisa Intan Pratiwi
creator: Agoes Djatmiko
creator: Haris Kusuma Wardana
creator: Elly Kristiani Puwendah
rights: Copyright (c) 2025 Gloria Justitia
date: 2025-05-30
publication date: 2025-05-30
starting page: 47
ending page: 65
doi: 10.25170/gloriajustitia.v5i1.6623

PUBLIC INTEREST, PRIVATE ACTIONS: TANTANGAN DALAM MENGADOPSI PERJANJIAN BANGLADESH DI INDONESIA
type: item
description: Pada tahun 2013, tragedi runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh yang menewaskan lebih dari 1.000 orang dan melukai lebih dari 2.500 lainnya mendorong perhatian global terhadap keselamatan pekerja dalam rantai pasokan. Sebagai tanggapan, Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (Bangladesh Accord) dibentuk untuk melibatkan sekitar 200 merek internasional dalam menjamin keselamatan pekerja di industri garmen. Accord ini menjadi terobosan dalam menciptakan perjanjian internasional antara perusahaan global dan serikat pekerja untuk melindungi pekerja lokal dalam rantai pasokan global. Namun, isu keadilan di rantai pasokan global masih meluas, mencakup diskriminasi, pekerja anak, upah minimum, pembatasan hak berorganisasi, dan keselamatan kerja. Penelitian ini menggunakan Indonesia sebagai studi kasus untuk mengkaji tantangan hukum dalam menangani isu-isu ini, dengan pendekatan proses hukum transnasional. Analisis dilakukan terhadap hukum yang berlaku lintas yurisdiksi untuk memahami dampak peraturan domestik, proses hukum, dan aktor yang terlibat dalam penerapan kesepakatan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor domestik dan kebijakan nasional memberikan pengaruh signifikan dalam implementasi perjanjian internasional. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memetakan dan membandingkan penerapan kesepakatan ini di tingkat regional, guna memperkuat perlindungan pekerja dalam rantai pasokan global.
subject: Articles
  topic: section
subject: Bangladesh Accord
  topic: keywords
subject: Proses Hukum Transnasional
  topic: keywords
subject: Hukum Internasional
  topic: keywords
subject: Hukum Ketenagakerjaan
  topic: keywords
subject: Rantai Pasokan Global
  topic: keywords
creator: Elnindy Maria Teresa
rights: Copyright (c) 2025 Gloria Justitia
date: 2025-05-30
publication date: 2025-05-30
starting page: 66
ending page: 90
doi: 10.25170/gloriajustitia.v5i1.6493

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENAMBANGAN NIKEL
type: item
description: Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya termasuk sumber daya mineral seperti Timah, Batubara dan Nikel. di mana saat ini nikel menjadi salah satu sumber daya mineral yang banyak dibutuhkan sebagai bahan untuk pembuatan battery baik untuk kendaraan Listrik maupun keperluan lainnya. Dalam aturan yang ada saat ini izin penambangan nikel dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, di mana sebelumnya izin penambangan skala tertentu dapat dikeluarkan oleh Bupati. Namun walaupun Pemerintah Daerah (PEMDA) tidak mengeluarkan izin, tetapi PEMDA mempunyai tugas untuk mengawasi kegiatan penambangan nikel termasuk menindaklanjuti bila ada laporan dari Masyarakat terkait kerusakan lingkungan yang merugikan Masyarakat. Masalah yang akan dikaji adalah bagaimana peranan PEMDA terkait penambangan nikel. Masalah izin penambangan akan terkait dengan kewajiban pengusaha untuk menaati aturan yang ada termasuk aturan tentang perlindungan lingkungan. Beberapa aturan yang ada telah mengatur tentang peranan PEMDA baik terkait masalah minerba maupun masalah perlindungan lingkungan, namun pelaksanaannya masih belum maksimal karena ternyata beberapa pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pemerintah Daerah
  topic: keywords
subject: Perizinan
  topic: keywords
subject: Pelindungan Lingkungan
  topic: keywords
subject: Penambang Nikel
  topic: keywords
creator: Paulus Wisnu Yudhoprakoso
creator: Yanti Fristikawati
rights: Copyright (c) 2025 Gloria Justitia
date: 2024-11-30
publication date: 2024-11-30
starting page: 158
ending page: 175
doi: 10.25170/gloriajustitia.v4i2.6440

TINJAUAN PENGENAAN BEA MASUK DAN PAJAK IMPOR BARANG KIRIMAN BELANJA ONLINE
type: item
description: Pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, telah menambah pola transaksi perdagangan di masyarakat, semula hanya kegiatan perdagangan luring (offline) dengan bertransaksi tatap muka secara konvensional yang kemudian bertambah dengan kegiatan perdagangan secara daring (online). Pertumbuhan dan perkembangan perdagangan daring tidak hanya menyasar pasar dalam negeri, juga menyasar pasar luar negeri. Perkembangan ini membawa konsekuensi hukum bagi pemerintah Indonesia, untuk mulai mengaturnya termasuk menerapkan aturan terkait kepabeanan, cukai, dan pajak impor dan ekspor atas barang kiriman. Pemberlakuan aturan ini dalam praktik, perlu ditelaah lebih lanjut, yaitu apakah penerapannya sudah dilaksanakan sesuai prinsip dan aturan yang berlaku, siapa saja yang bertanggung jawab pada bea masuk yang terutang atas barang impor dan bagaimana jika pada saat dilaksanakannya pemeriksaan barang impor oleh instansi yang berwenang, diketahui ada kekurangan atau kelebihan dari manifes barang serta perlindungan hukum bagi masyarakat jika terlibat sengketa pajak dan atau bea masuk tersebut. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan berdasarkan bahan hukum primer termasuk menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini serta pelaksanaan di lapangan. Ketentuan pemerintah yang diberlakukan, tidak dibahas secara rinci karena aturan tersebut telah dibuat dengan tujuan menambah penerimaan negara dan melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat sering kali menimbulkan pemahaman multitafsir yang dapat berujung pada sengketa dan yang memerlukan proses penyelesaian sengketa tersendiri.
subject: Articles
  topic: section
subject: Import Duty
  topic: keywords
subject: Import Tax
  topic: keywords
subject: Goods Sent
  topic: keywords
subject: Online Shopping
  topic: keywords
creator: Adeline Melani
creator: Eddie I. Doloksaribu
rights: Copyright (c) 2025 Gloria Justitia
date: 2024-11-30
publication date: 2024-11-30
starting page: 119
ending page: 137
doi: 10.25170/gloriajustitia.v4i2.6434

KORBAN TINDAK PIDANA KORUPSI
type: item
description: Korupsi dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat/rakyat, para pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Namun menjadi persoalan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi terhadap korbannya yaitu negara dan khususnya masyarakat/rakyat. Oleh karena itu perlu ada kebijakan untuk mengurangi penderitaan korban (masyarakat/rakyat) dengan memberikan restitusi atau kompensasi. Pasal 35 United Nations Convention Against Corruption mengatur dapat diberikannya kompensasi, dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34, 29 November 1985, yang mengadopsi Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power mengatur dapat diberikannya restitusi bagi korban tindak pidana. Restitusi lebih tepat untuk dipilih dibandingkan kompensasi, khususnya tipe monetary-community restitution atau tipe servive-community restitution jika korban tindak pidana korupsi lebih bersifat kolektif, dan tipe monetary-victim restitution jika korbannya tunggal. Apabila kebijakan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana korupsi akan diterapkan, maka perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan agar memiliki landasan hukum jelas.
subject: Articles
  topic: section
creator: Edy Nugroho
creator: Nugroho Adipradana
rights: Copyright (c) 2025 Gloria Justitia
date: 2024-11-30
publication date: 2024-11-30
starting page: 138
ending page: 157
doi: 10.25170/gloriajustitia.v4i2.6119

BLOCKCHAIN SEBAGAI SOLUSI UNTUK MENGATASI KORUPSI EKSPOR-IMPOR
type: item
description: Indonesia, sebagai negara dengan potensi besar dalam sektor ekspor-impor, sering menghadapi tantangan serius terkait korupsi dan penipuan yang menghambat efisiensi dan transparansi. Meskipun terdapat banyak regulasi yang mengatur perdagangan internasional, celah dalam sistem pengawasan dan birokrasi yang kompleks sering kali dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi dalam proses ekspor-impor, seperti yang terjadi dalam kasus ekspor nikel dengan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun, menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi dan reputasi negara. Dalam konteks ini, teknologi blockchain hadir sebagai solusi potensial yang dapat meningkatkan transparansi dan keamanan proses ekspor-impor. Blockchain menawarkan sistem pencatatan data yang terdesentralisasi, transparan, dan tidak dapat diubah, sehingga memungkinkan setiap transaksi dalam proses ekspor-impor dapat diaudit dengan mudah. Teknologi ini juga memungkinkan penerapan smart-contracts yang secara otomatis mengeksekusi perjanjian ketika syarat tertentu terpenuhi, mengurangi peluang manipulasi data dan penyuapan. Dengan mengadopsi teknologi blockchain, Indonesia dapat memperkuat pengawasan terhadap kegiatan ekspor-impor dan mencegah praktik korupsi serta penipuan yang merugikan negara. Implementasi blockchain dalam rantai pasok global telah terbukti sukses di beberapa negara, seperti China, yang menggunakan VeChain untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan dalam proses perdagangan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Blockchain, Korupsi, Ekspor-Impor, Smart-Contract, Desentralisasi
  topic: keywords
creator: Dwi Fitriana
creator: Albert Fajar Yuga Yusdi Putra
rights: Copyright (c) 2025 Gloria Justitia
date: 2024-11-30
publication date: 2024-11-30
starting page: 176
ending page: 197
doi: 10.25170/gloriajustitia.v4i2.6053

IMPLEMENTASI HAK ATAS KESEHATAN BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR MANOKWARI
type: item
description: Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan kebutuhan dasar manusia, karena tanpa kesehatan, kehidupan menjadi tidak bermakna. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan akses kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Ini juga berlaku bagi tersangka tindak pidana narkotika yang harus mendapatkan hak atas kesehatan yang memadai. Penelitian ini secara khusus membahas tentang implementasi hak atas kesehatan bagi tersangka tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Manokwari, Papua Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui observasi di Kepolisian Resor Manokwari dan wawancara dengan Kapolres, Kasat Narkoba, dan Kasat Tahanan dan Barang Bukti (Satahti) Polres Manokwari. Penerapan pemenuhan hak atas kesehatan bagi tersangka tindak pidana narkotika di Polres Manokwari sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala seperti terbatasnya jumlah personel kesehatan dan belum memadainya sarana prasarana kesehatan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Hak Asasi Manusia (HAM)
  topic: keywords
subject: Tindak Pidana Narkotika
  topic: keywords
subject: Kepolisian Resor Monokwari
  topic: keywords
creator: Anselmus Ganggas Naraputraka
rights: Copyright (c) 2025 Gloria Justitia
date: 2024-11-30
publication date: 2024-11-30
starting page: 198
ending page: 215
doi: 10.25170/gloriajustitia.v4i2.5934

URGENSI PERJANJIAN PERBATASAN LAUT ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE DI TINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL
type: item
description: Pemerintah Indonesia dan Timor Leste Mendesak agar membuat perjanjian batas laut sesuai dengan UNCLOS 1982 dan sampai saat ini permasalahan batas maritim antara Indonesia dan Timor-Leste belum ada kesepakatan yang jelas maka Berdasarkan UNCLOS 1982 apabila batas maritim masuk ke dalam wilayah kedaulatan negara, maka prinsip yang dipergunakan adalah prinsip sama jarak (equidistance). Kedua, tidak adanya wewenang yang jelas dalam pengelolaan perbatasan Indonesia sehingga kondisi perbatasan Indonesia saat ini terutama dari sisi stabilitas keamanan belum kondusif. Berdasarkan Pasal 3 UNCLOS kedua negara mempunyai hak atas lebar laut teritorialnya sampai batas 12 mil diukur dari garis pangkal, apabila tidak saling tumpang tindih wilayah laut teritorialnya. Hak penerapan garis pangkal yang berbeda antara kedua negara. Perbedaannya adalah Indonesia sebagai negara kepulauan berhak menerapkan garis pangkal normal, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung dan garis pangkal lurus kepulauan, sedangkan Timor Leste sebagai negara pantai tidak berhak menerapkan garis pangkal kepulauan melainkan hanya dapat menerapkan garis pangkal normal dan garis pangkal lurus. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Perjanjian yang mendesak antara Indonesia dan Timor Leste segera membuat perjanjian batas laut antara kedua Negara.
subject: Articles
  topic: section
creator: Delfin Soares
rights: Copyright (c) 2025 Gloria Justitia
date: 2024-11-30
publication date: 2024-11-30
starting page: 216
ending page: 229
doi: 10.25170/gloriajustitia.v4i2.5855

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN UNTUK MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TERKAIT KEMISKINAN
type: item
description: Salah satu hak yang dimiliki manusia adalah hak untuk hidup, di mana hal ini terkait juga dengan Upaya penghapusan kemiskinan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus dilindungi dari berbagai ancaman termasuk ancaman dari kemiskinan yang merupakan bagian dari Sustainable Development Goals (SDG’s) di mana setiap manusia atau individu harus dijamin oleh negara agar tidak menderita kemiskinan. Tujuan yang pertama dari SDG’s adalah Menghapuskan Kemiskinan, namun di sebagai belahan bumi, masih terdapat kemiskinan sehingga mengancam kehidupan mereka, di mana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk akses kesehatan, nutrisi buruk bagi anak-anak dan pendidikan yang baik. Salah satu penyebab kemiskinan adalah menurunnya kualitas lingkungan, terutama untuk mereka yang mengandalkan alam untuk kehidupan sehari-hari seperti nelayan dan petani, di mana bila lingkungan rusak, maka hasil tangkapan berkurang dan hasil panen pun menurun. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan tentang perlindungan lingkungan khususnya yang terkait dengan lingkungan laut dan lahan serta peran negara agar tidak dapat mengurangi kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif yaitu kajian Pustaka baik dari buku, jurnal, dan aturan di Indonesia. Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan menjaga atau melindungi lingkungan agar tidak tercemar atau tidak terjadi penurunan kualitasnya. Pengaturan tentang perlindungan lingkungan dan juga peran atau tanggung jawab negara diperlukan sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Aturan di Indonesia sudah cukup untuk melindungi lingkungan. Indonesia juga telah ikut serta dalam pembahasan mengenai tujuan Pembangunan berkelanjutan ini yang menghasilkan suatu Deklarasi SDG’s pada tahun 2015. Komitmen internasional ini menjadi tanggung jawab masing-masing negara agar dapat dilaksanakan di negaranya. Diharapkan agar aturan yang ada tentang perlindungan ling…
subject: Articles
  topic: section
subject: Perlindungan Lingkungan
  topic: keywords
subject: SDG's
  topic: keywords
subject: Kemiskinan
  topic: keywords
creator: Yanti Fristikawati
rights: Copyright (c) 2024 Gloria Justitia
date: 2024-05-20
publication date: 2024-05-20
starting page: 60
ending page: 74
doi: 10.25170/gloriajustitia.v4i1.5673

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP KELUARGA DI INDONESIA
type: item
description: Perempuan dan Anak merupakan insan yang memerlukan perlindungan khusus karena lebih rentan terkena dampak kejahatan mengingat mereka adalah makhluk yang dianggap lemah dalam melakukan perlawanan terhadap kejahatan. Akhir-akhir ini, kejahatan terhadap anak dan perempuan meningkat khususnya dalam lingkup keluarga. Keluarga yang merupakan tempat pertama pertumbuhan bagi anak seharusnya memberikan jaminan perlindungan bukan malah menjadi tempat pertama yang memberikan trauma dan pengalaman buruk akibat kekerasan seksual. Banyak aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi anak dan perempuan namun apakah peraturan yang dibuat sudah cukup untuk menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan anak?. Kekerasan seksual dalam lingkup keluarga merupakan hal yang perlu disorot, untuk itu hukum harus terus menerus meningkatkan perannya dalam membasmi kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Perlindungan Perempuan dan Anak
  topic: keywords
subject: Kekerasan Seksual
  topic: keywords
subject: Keluarga
  topic: keywords
creator: Zeqwelin Ebestina Diana Ayu
rights: Copyright (c) 2024 Gloria Justitia
date: 2024-05-20
publication date: 2024-05-20
starting page: 75
ending page: 93
doi: 10.25170/gloriajustitia.v4i1.5634

REFLEKSI FILSAFAT KEADILAN HUKUM ALAM DAN POSITIVISME HUKUM MELALUI KISAH LES MISÉRABLES
type: item
description: Les Misérables adalah karya Victor Hugo yang mengandung nilai-nilai filosofis untuk menjadi bahan refleksi filsafat hukum. Kisah ini menceritakan Jean Valjean, seorang mantan narapidana yang hidup di Perancis pada abad ke-19. Kisah ini diceritakan dalam periode waktu mulai dari pembebasan Valjean dari penjara dan reformasinya sebagai seorang industrialis. Selama periode waktu tersebut, Jean Valjean terus-menerus dikejar oleh inspektur Javert. Tulisan ini menitikberatkan pada adaptasi film Les Misérables tahun 1978 dan 1998 dimana nilai-nilai filosofis keadilan hukum alam dan positivisme hukum tercermin dari karakter Jean Valjean dan Javert. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang berasal dari studi kepustakaan (library research) dimana hasil dari penelitian kepustakaan tersebut digunakan sebagai bahan analisis filsafat hukum. Karya ini memberikan suatu refleksi bahwa dalam penegakan hukum, positivisme hukum yang menitikberatkan pada kepastian hukum idealnya tidak terlepas dari keadilan dan moralitas.
subject: Articles
  topic: section
subject: Les Miserables
  topic: keywords
subject: Filsafat Hukum
  topic: keywords
subject: Keadilan Hukum Alam
  topic: keywords
subject: Positivisme Hukum
  topic: keywords
subject: Moralitas
  topic: keywords
creator: Stella Delarosa
rights: Copyright (c) 2024 Gloria Justitia
date: 2024-05-20
publication date: 2024-05-20
starting page: 40
ending page: 59
doi: 10.25170/gloriajustitia.v4i1.5633

TINJAUAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) LIDO DITINJAU DARI HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA
type: item
description: Kawasan Ekonomi Khusus atau selanjutnya disebut KEK dibentuk untuk meningkatkan perkembangan ekonomi nasional Indonesia. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”). Dalam wilayah KEK, investor diberikan beberapa fasilitas dan kemudahan. Namun, dalam pelaksanaannya pemberian fasilitas dan kemudahan di KEK terdapat beberapa permasalahan hukum seperti ketidaksesuaian antara peraturan pusat dan peraturan daerah, kekosongan hukum yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam mengatur mekanisme pemberian fasilitas dan kemudahan tersebut. Penulisan ini akan membahas mengenai pentingnya peran pemerintah dalam menetapkan peraturan mengenai mekanisme pemberian fasilitas fiskal di daerah Bogor untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada investor. Mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antara investor dengan pemerintah di wilayah KEK Lido dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui tahap diskusi terbuka. Serta apabila investor melanggar peraturan dan menyalahgunakan fasilitas fiskal yang diberikan di wilayah KEK Lido, maka investor dapat dikenakan sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum meskipun tidak diatur dalam regulasi yang ada di wilayah KEK Lido. Penulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan mengumpulkan data baik melalui studi kepustakaan maupun melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis unutk mendapatkan penjelasan dan penyelesaian atas permasalahan hukum yang diteliti.
subject: Articles
  topic: section
subject: Kawasan Ekonomi Khusus
  topic: keywords
subject: Investasi
  topic: keywords
subject: Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus Lido
  topic: keywords
creator: Vanessa Christine Hotria Togatorop
creator: M Melanie
rights: Copyright (c) 2024 Gloria Justitia
date: 2024-05-20
publication date: 2024-05-20
starting page: 1
ending page: 18
doi: 10.25170/gloriajustitia.v4i1.5631

ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN ANAK DENGAN DISABILITAS INTELEKTUAL SELAKU KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
type: item
description: Jurnal ini pada dasarnya membahas mengenai bagaimana kesaksian dari seorang anak dengan disabilitas intelektual yang merupakan korban dari suatu tindak pidana kejahatan seksual digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Kejahatan seksual merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, terlebih apabila dilakukan terhadap seseorang yang lebih rentan untuk dijadikan sasaran akibat keterbatasannya, seperti anak penyandang disabilitas intelektual. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang baik terhadap korban kejahatan seksual yang merupakan anak dengan disabilitas intelektual. Terutama pada saat persidangan karena masih terdapat penegak hukum yang meragukan keterangan korban oleh karena keterbatasan dan juga umurnya, hal tersebut juga berdampak pada keyakinan hakim. Kemudian diciptakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang membentuk ketentuan bahwa keterangan saksi korban anak dengan disabilitas intelektual kekuatan pembuktiannya tetap setara dengan keterangan korban lainnya karena dalam hal ini korban akan dibantu oleh Pendamping yang ahli dan memahami korban serta sudah disumpah, dan tentunya ditambahkan juga dengan satu alat bukti lainnya yang sah serta keyakinan hakim sebagaimana diaturkan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait ketentuan minimum alat bukti. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dari peraturan perundangan, buku, dan lainnya, serta memperoleh data dari studi kepustakaan, teori hukum, dan data wawancara dari narasumber terpercaya.
subject: Articles
  topic: section
subject: Anak
  topic: keywords
subject: Kejahatan Seksual
  topic: keywords
subject: Alat Bukti
  topic: keywords
subject: Beban Pembuktian
  topic: keywords
subject: Disabilitas Intelektual
  topic: keywords
creator: Andrea Anastasya Grace
creator: Feronica
rights: Copyright (c) 2024 Gloria Justitia
date: 2024-05-20
publication date: 2024-05-20
starting page: 94
ending page: 118
doi: 10.25170/gloriajustitia.v4i1.5630