Jurnal Gloria Justitia adalah jurnal akademik untuk publikasi hasil pemikiran konseptual maupun hasil penelitian di bidang hukum dengan kekhususan pada topik/isu ranah hukum publik dari akademisi, praktisi maupun mahasiswa hukum. Jurnal ini diterbitkan setahun dua kali Edisi Mei dan November oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. E-ISSN 2827-7821 P-ISSN 2809-4514
Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
PERAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA DALAM KASUS SERANGAN SIBER YANG MENGAKIBATKAN KEBOCORAN DATA PRIBADI PUSAT DATA NASIONAL SEMENTARA 2 (PDNS2)
Perkembangan teknologi menjadi semakin masif di kehidupan manusia. Teknologi membawa begitu banyak kemanfaatan yang dapat manusia rasakan dan gunakan. Akan tetapi, teknologi juga datang dengan hal-hal negatif. Pada tanggal 20 Juni 2024, server PDNS2 yang berada di Surabaya, mengalami serangan siber yang diidentifikasi sebagai serangan siber ransomware buatan kelompok peretas Brain Cipher. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dari kasus tersebut. Pertama, adanya tidak jelasan mengenai siapa lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap insiden siber ini. Kedua, adanya ego-sektoral terhadap penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia. Ketiga, terdapat kekosongan hukum terkait keamanan siber yang menyeluruh termasuk pengaturan teknis mengenai pengelolaan PDNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya permasalahan sinergitas, kekosongan hukum serta kejelasan tanggung jawab yang berimplikasi pada lemahnya praktik pengamanan di bidang siber di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI wajib untuk bersama-sama melakukan pengamanan siber secara bersama-sama guna memenuhi hak privasi warga negaranya.
PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN INVESTOR MELALUI TRADING HALT DI BURSA EFEK INDONESIA
Trading halt adalah penghentian sementara perdagangan suatu saham atau seluruh perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dilakukan untuk menjaga keteraturan, kewajaran, dan efisiensi pasar. Penghentian sementara ini juga harus dimengerti dalam konteks memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki landasan hukum yang berlaku dan memberikan pelindungan yang memadai bagi investor. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait bagaimana peran negara dalam trading halt di Bursa Efek Indonesia dan bagaimana pelindungan terhadap investor ketika terjadi trading halt di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkenaan dengan kebijakan dan mekanisme penghentian perdagangan sementara dan pelindungan investor ketika terjadi penghentian sementara perdagangan. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran negara dalam trading halt di Bursa Efek Indonesia terwujud dengan dibuatnya beberapa regulasi yaitu Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tentang Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa dalam Kondisi Darurat, Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan diatur lebih lanjut pada Surat Keputusan Direksi BEI nomor Kep-00002/BEI/04-2025. Pelindungan terhadap investor ketika terjadi trading halt dilakukan dengan memberikan waktu jeda agar investor dapat mencerna informasi secara rasional dan menghindari panic selling.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENAAN PAJAK ATAS BARANG BAWAAN PENUMPANG DITINJAU DARI ATURAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN INDONESIA
Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan negara antara lain adalah Pajak. Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas barang bawaan penumpang yang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan Indonesia, mengenai permasalahan yang timbul dari hasil perbandingan regulasi dengan praktik pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang. Terdapat ketidakpastian hukum yang terjadi terhadap wajib pajak serta aparatur perpajakan dan kepabeanan hingga menimbulkan sengketa yang menyebabkan pelanggaran terkait hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut. Maka dari itu dibutuhkannya suatu pembenahan untuk mengatasi kompleksitas di dalam regulasi maupun praktik pemungutan pajak dan kepabeanan. Perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan, transparansi dan upaya hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia yang sekaligus menjadi suatu kesimpulan dalam penulisan hukum ini. Penelitian ini menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya seperti buku, artikel dan jurnal. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum atas hak dan kewajiban dalam proses pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang akibat ketidaksesuaian regulasi dengan praktik yang terjadi. Dengan demikian, negara harus mampu menjamin perlindungan hukum bagi wajib pajak yang dilakukan melalui upaya hukum baik secara musyawarah mufakat, upaya administratif dan mekanisme pengadilan yang terdiri dari gugatan, banding dan peninjauan kembali.
LEGAL DESIGN DAN HUKUM PUBLIK: IMPLEMENTASI DESIGN THINKING DALAM DIALOG RASIONAL PROSES PENYUSUNAN REGULASI
Legal design adalah pendekatan inovatif yang menggabungkan prinsip desain dengan hukum, bertujuan untuk menjadikan hukum lebih mudah dipahami, inklusif, dan efektif. Pada konteks hukum publik, pendekatan ini semakin relevan untuk menjawab tantangan regulasi yang kompleks dan sulit diakses oleh masyarakat. Artikel ini mengkaji bagaimana metode design thinking—melalui tahapan empati, perumusan masalah, ideasi, prototipe, dan pengujian—dapat diintegrasikan dalam proses legislasi dan perumusan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan studi kasus penerapan legal design oleh Pemerintah Finlandia. Berdasarkan kerangka teori hukum sebagai proses (legal process theory), tulisan ini menekankan pentingnya partisipasi publik, keterbacaan, dan uji coba regulatif sebagai bagian dari proses hukum yang deliberatif. Legal design dapat meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, dan efektivitas hukum publik dengan menempatkan warga negara sebagai pengguna utama regulasi.
IMPLEMENTASI PERATURAN DESA DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE BERKELANJUTAN BERBASIS TEORI MEDEBEWIND
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peraturan pengelolaan mangrove berkelanjutan berbasis Masyarakat dan Peraturan Desa sebagai peraturan implementasi konservasi mangrove berbasis komunitas Kelompok Tani Krida Wana Lestari. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris. Dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes), asas tugas pembantuan berperan penting dalam memberikan kerangka kerja bagi pengelolaan sumber daya alam, termasuk ekosistem mangrove. Tugas Pembantuan (Medebewind) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan Metode empiris diperoleh dari hasil observasi, kuesioner dan wawancara dengan Kelompok Tani Krida Wana Lestari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan peraturan undang-undang dan data sekunder dengan menggunakan buku, jurnal dan artikel. Dianalisis dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan riset (research approach).
PUBLIC INTEREST, PRIVATE ACTIONS: TANTANGAN DALAM MENGADOPSI PERJANJIAN BANGLADESH DI INDONESIA
Pada tahun 2013, tragedi runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh yang menewaskan lebih dari 1.000 orang dan melukai lebih dari 2.500 lainnya mendorong perhatian global terhadap keselamatan pekerja dalam rantai pasokan. Sebagai tanggapan, Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (Bangladesh Accord) dibentuk untuk melibatkan sekitar 200 merek internasional dalam menjamin keselamatan pekerja di industri garmen. Accord ini menjadi terobosan dalam menciptakan perjanjian internasional antara perusahaan global dan serikat pekerja untuk melindungi pekerja lokal dalam rantai pasokan global. Namun, isu keadilan di rantai pasokan global masih meluas, mencakup diskriminasi, pekerja anak, upah minimum, pembatasan hak berorganisasi, dan keselamatan kerja. Penelitian ini menggunakan Indonesia sebagai studi kasus untuk mengkaji tantangan hukum dalam menangani isu-isu ini, dengan pendekatan proses hukum transnasional. Analisis dilakukan terhadap hukum yang berlaku lintas yurisdiksi untuk memahami dampak peraturan domestik, proses hukum, dan aktor yang terlibat dalam penerapan kesepakatan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor domestik dan kebijakan nasional memberikan pengaruh signifikan dalam implementasi perjanjian internasional. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memetakan dan membandingkan penerapan kesepakatan ini di tingkat regional, guna memperkuat perlindungan pekerja dalam rantai pasokan global.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENAMBANGAN NIKEL
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya termasuk sumber daya mineral seperti Timah, Batubara dan Nikel. di mana saat ini nikel menjadi salah satu sumber daya mineral yang banyak dibutuhkan sebagai bahan untuk pembuatan battery baik untuk kendaraan Listrik maupun keperluan lainnya. Dalam aturan yang ada saat ini izin penambangan nikel dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, di mana sebelumnya izin penambangan skala tertentu dapat dikeluarkan oleh Bupati. Namun walaupun Pemerintah Daerah (PEMDA) tidak mengeluarkan izin, tetapi PEMDA mempunyai tugas untuk mengawasi kegiatan penambangan nikel termasuk menindaklanjuti bila ada laporan dari Masyarakat terkait kerusakan lingkungan yang merugikan Masyarakat. Masalah yang akan dikaji adalah bagaimana peranan PEMDA terkait penambangan nikel. Masalah izin penambangan akan terkait dengan kewajiban pengusaha untuk menaati aturan yang ada termasuk aturan tentang perlindungan lingkungan. Beberapa aturan yang ada telah mengatur tentang peranan PEMDA baik terkait masalah minerba maupun masalah perlindungan lingkungan, namun pelaksanaannya masih belum maksimal karena ternyata beberapa pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya.
TINJAUAN PENGENAAN BEA MASUK DAN PAJAK IMPOR BARANG KIRIMAN BELANJA ONLINE
Pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, telah menambah pola transaksi perdagangan di masyarakat, semula hanya kegiatan perdagangan luring (offline) dengan bertransaksi tatap muka secara konvensional yang kemudian bertambah dengan kegiatan perdagangan secara daring (online). Pertumbuhan dan perkembangan perdagangan daring tidak hanya menyasar pasar dalam negeri, juga menyasar pasar luar negeri. Perkembangan ini membawa konsekuensi hukum bagi pemerintah Indonesia, untuk mulai mengaturnya termasuk menerapkan aturan terkait kepabeanan, cukai, dan pajak impor dan ekspor atas barang kiriman. Pemberlakuan aturan ini dalam praktik, perlu ditelaah lebih lanjut, yaitu apakah penerapannya sudah dilaksanakan sesuai prinsip dan aturan yang berlaku, siapa saja yang bertanggung jawab pada bea masuk yang terutang atas barang impor dan bagaimana jika pada saat dilaksanakannya pemeriksaan barang impor oleh instansi yang berwenang, diketahui ada kekurangan atau kelebihan dari manifes barang serta perlindungan hukum bagi masyarakat jika terlibat sengketa pajak dan atau bea masuk tersebut. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan berdasarkan bahan hukum primer termasuk menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini serta pelaksanaan di lapangan. Ketentuan pemerintah yang diberlakukan, tidak dibahas secara rinci karena aturan tersebut telah dibuat dengan tujuan menambah penerimaan negara dan melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat sering kali menimbulkan pemahaman multitafsir yang dapat berujung pada sengketa dan yang memerlukan proses penyelesaian sengketa tersendiri.
Korupsi dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat/rakyat, para pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Namun menjadi persoalan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi terhadap korbannya yaitu negara dan khususnya masyarakat/rakyat. Oleh karena itu perlu ada kebijakan untuk mengurangi penderitaan korban (masyarakat/rakyat) dengan memberikan restitusi atau kompensasi. Pasal 35 United Nations Convention Against Corruption mengatur dapat diberikannya kompensasi, dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34, 29 November 1985, yang mengadopsi Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power mengatur dapat diberikannya restitusi bagi korban tindak pidana. Restitusi lebih tepat untuk dipilih dibandingkan kompensasi, khususnya tipe monetary-community restitution atau tipe servive-community restitution jika korban tindak pidana korupsi lebih bersifat kolektif, dan tipe monetary-victim restitution jika korbannya tunggal. Apabila kebijakan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana korupsi akan diterapkan, maka perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan agar memiliki landasan hukum jelas.
BLOCKCHAIN SEBAGAI SOLUSI UNTUK MENGATASI KORUPSI EKSPOR-IMPOR
Indonesia, sebagai negara dengan potensi besar dalam sektor ekspor-impor, sering menghadapi tantangan serius terkait korupsi dan penipuan yang menghambat efisiensi dan transparansi. Meskipun terdapat banyak regulasi yang mengatur perdagangan internasional, celah dalam sistem pengawasan dan birokrasi yang kompleks sering kali dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi dalam proses ekspor-impor, seperti yang terjadi dalam kasus ekspor nikel dengan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun, menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi dan reputasi negara. Dalam konteks ini, teknologi blockchain hadir sebagai solusi potensial yang dapat meningkatkan transparansi dan keamanan proses ekspor-impor. Blockchain menawarkan sistem pencatatan data yang terdesentralisasi, transparan, dan tidak dapat diubah, sehingga memungkinkan setiap transaksi dalam proses ekspor-impor dapat diaudit dengan mudah. Teknologi ini juga memungkinkan penerapan smart-contracts yang secara otomatis mengeksekusi perjanjian ketika syarat tertentu terpenuhi, mengurangi peluang manipulasi data dan penyuapan. Dengan mengadopsi teknologi blockchain, Indonesia dapat memperkuat pengawasan terhadap kegiatan ekspor-impor dan mencegah praktik korupsi serta penipuan yang merugikan negara. Implementasi blockchain dalam rantai pasok global telah terbukti sukses di beberapa negara, seperti China, yang menggunakan VeChain untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan dalam proses perdagangan.
Blockchain, Korupsi, Ekspor-Impor, Smart-Contract, Desentralisasi
IMPLEMENTASI HAK ATAS KESEHATAN BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR MANOKWARI
Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan kebutuhan dasar manusia, karena tanpa kesehatan, kehidupan menjadi tidak bermakna. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan akses kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Ini juga berlaku bagi tersangka tindak pidana narkotika yang harus mendapatkan hak atas kesehatan yang memadai. Penelitian ini secara khusus membahas tentang implementasi hak atas kesehatan bagi tersangka tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Manokwari, Papua Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui observasi di Kepolisian Resor Manokwari dan wawancara dengan Kapolres, Kasat Narkoba, dan Kasat Tahanan dan Barang Bukti (Satahti) Polres Manokwari. Penerapan pemenuhan hak atas kesehatan bagi tersangka tindak pidana narkotika di Polres Manokwari sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala seperti terbatasnya jumlah personel kesehatan dan belum memadainya sarana prasarana kesehatan.
URGENSI PERJANJIAN PERBATASAN LAUT ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE DI TINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Pemerintah Indonesia dan Timor Leste Mendesak agar membuat perjanjian batas laut sesuai dengan UNCLOS 1982 dan sampai saat ini permasalahan batas maritim antara Indonesia dan Timor-Leste belum ada kesepakatan yang jelas maka Berdasarkan UNCLOS 1982 apabila batas maritim masuk ke dalam wilayah kedaulatan negara, maka prinsip yang dipergunakan adalah prinsip sama jarak (equidistance). Kedua, tidak adanya wewenang yang jelas dalam pengelolaan perbatasan Indonesia sehingga kondisi perbatasan Indonesia saat ini terutama dari sisi stabilitas keamanan belum kondusif. Berdasarkan Pasal 3 UNCLOS kedua negara mempunyai hak atas lebar laut teritorialnya sampai batas 12 mil diukur dari garis pangkal, apabila tidak saling tumpang tindih wilayah laut teritorialnya. Hak penerapan garis pangkal yang berbeda antara kedua negara. Perbedaannya adalah Indonesia sebagai negara kepulauan berhak menerapkan garis pangkal normal, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung dan garis pangkal lurus kepulauan, sedangkan Timor Leste sebagai negara pantai tidak berhak menerapkan garis pangkal kepulauan melainkan hanya dapat menerapkan garis pangkal normal dan garis pangkal lurus. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Perjanjian yang mendesak antara Indonesia dan Timor Leste segera membuat perjanjian batas laut antara kedua Negara.
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN UNTUK MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TERKAIT KEMISKINAN
Salah satu hak yang dimiliki manusia adalah hak untuk hidup, di mana hal ini terkait juga dengan Upaya penghapusan kemiskinan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus dilindungi dari berbagai ancaman termasuk ancaman dari kemiskinan yang merupakan bagian dari Sustainable Development Goals (SDG’s) di mana setiap manusia atau individu harus dijamin oleh negara agar tidak menderita kemiskinan. Tujuan yang pertama dari SDG’s adalah Menghapuskan Kemiskinan, namun di sebagai belahan bumi, masih terdapat kemiskinan sehingga mengancam kehidupan mereka, di mana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk akses kesehatan, nutrisi buruk bagi anak-anak dan pendidikan yang baik. Salah satu penyebab kemiskinan adalah menurunnya kualitas lingkungan, terutama untuk mereka yang mengandalkan alam untuk kehidupan sehari-hari seperti nelayan dan petani, di mana bila lingkungan rusak, maka hasil tangkapan berkurang dan hasil panen pun menurun. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan tentang perlindungan lingkungan khususnya yang terkait dengan lingkungan laut dan lahan serta peran negara agar tidak dapat mengurangi kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif yaitu kajian Pustaka baik dari buku, jurnal, dan aturan di Indonesia. Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan menjaga atau melindungi lingkungan agar tidak tercemar atau tidak terjadi penurunan kualitasnya. Pengaturan tentang perlindungan lingkungan dan juga peran atau tanggung jawab negara diperlukan sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Aturan di Indonesia sudah cukup untuk melindungi lingkungan. Indonesia juga telah ikut serta dalam pembahasan mengenai tujuan Pembangunan berkelanjutan ini yang menghasilkan suatu Deklarasi SDG’s pada tahun 2015. Komitmen internasional ini menjadi tanggung jawab masing-masing negara agar dapat dilaksanakan di negaranya. Diharapkan agar aturan yang ada tentang perlindungan lingkungan dapat diterapkan termasuk pula adanya peran serta negara atau pemerintah, sehingga lingkungan tetap terlindungi dan kemiskinan dapat ditanggulangi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP KELUARGA DI INDONESIA
Perempuan dan Anak merupakan insan yang memerlukan perlindungan khusus karena lebih rentan terkena dampak kejahatan mengingat mereka adalah makhluk yang dianggap lemah dalam melakukan perlawanan terhadap kejahatan. Akhir-akhir ini, kejahatan terhadap anak dan perempuan meningkat khususnya dalam lingkup keluarga. Keluarga yang merupakan tempat pertama pertumbuhan bagi anak seharusnya memberikan jaminan perlindungan bukan malah menjadi tempat pertama yang memberikan trauma dan pengalaman buruk akibat kekerasan seksual. Banyak aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi anak dan perempuan namun apakah peraturan yang dibuat sudah cukup untuk menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan anak?. Kekerasan seksual dalam lingkup keluarga merupakan hal yang perlu disorot, untuk itu hukum harus terus menerus meningkatkan perannya dalam membasmi kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.
REFLEKSI FILSAFAT KEADILAN HUKUM ALAM DAN POSITIVISME HUKUM MELALUI KISAH LES MISÉRABLES
Les Misérables adalah karya Victor Hugo yang mengandung nilai-nilai filosofis untuk menjadi bahan refleksi filsafat hukum. Kisah ini menceritakan Jean Valjean, seorang mantan narapidana yang hidup di Perancis pada abad ke-19. Kisah ini diceritakan dalam periode waktu mulai dari pembebasan Valjean dari penjara dan reformasinya sebagai seorang industrialis. Selama periode waktu tersebut, Jean Valjean terus-menerus dikejar oleh inspektur Javert. Tulisan ini menitikberatkan pada adaptasi film Les Misérables tahun 1978 dan 1998 dimana nilai-nilai filosofis keadilan hukum alam dan positivisme hukum tercermin dari karakter Jean Valjean dan Javert. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang berasal dari studi kepustakaan (library research) dimana hasil dari penelitian kepustakaan tersebut digunakan sebagai bahan analisis filsafat hukum. Karya ini memberikan suatu refleksi bahwa dalam penegakan hukum, positivisme hukum yang menitikberatkan pada kepastian hukum idealnya tidak terlepas dari keadilan dan moralitas.
TINJAUAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) LIDO DITINJAU DARI HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA
Kawasan Ekonomi Khusus atau selanjutnya disebut KEK dibentuk untuk meningkatkan perkembangan ekonomi nasional Indonesia. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”). Dalam wilayah KEK, investor diberikan beberapa fasilitas dan kemudahan. Namun, dalam pelaksanaannya pemberian fasilitas dan kemudahan di KEK terdapat beberapa permasalahan hukum seperti ketidaksesuaian antara peraturan pusat dan peraturan daerah, kekosongan hukum yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam mengatur mekanisme pemberian fasilitas dan kemudahan tersebut. Penulisan ini akan membahas mengenai pentingnya peran pemerintah dalam menetapkan peraturan mengenai mekanisme pemberian fasilitas fiskal di daerah Bogor untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada investor. Mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antara investor dengan pemerintah di wilayah KEK Lido dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui tahap diskusi terbuka. Serta apabila investor melanggar peraturan dan menyalahgunakan fasilitas fiskal yang diberikan di wilayah KEK Lido, maka investor dapat dikenakan sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum meskipun tidak diatur dalam regulasi yang ada di wilayah KEK Lido. Penulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan mengumpulkan data baik melalui studi kepustakaan maupun melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis unutk mendapatkan penjelasan dan penyelesaian atas permasalahan hukum yang diteliti.
Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus Lido
ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN ANAK DENGAN DISABILITAS INTELEKTUAL SELAKU KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
Jurnal ini pada dasarnya membahas mengenai bagaimana kesaksian dari seorang anak dengan disabilitas intelektual yang merupakan korban dari suatu tindak pidana kejahatan seksual digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Kejahatan seksual merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, terlebih apabila dilakukan terhadap seseorang yang lebih rentan untuk dijadikan sasaran akibat keterbatasannya, seperti anak penyandang disabilitas intelektual. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang baik terhadap korban kejahatan seksual yang merupakan anak dengan disabilitas intelektual. Terutama pada saat persidangan karena masih terdapat penegak hukum yang meragukan keterangan korban oleh karena keterbatasan dan juga umurnya, hal tersebut juga berdampak pada keyakinan hakim. Kemudian diciptakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang membentuk ketentuan bahwa keterangan saksi korban anak dengan disabilitas intelektual kekuatan pembuktiannya tetap setara dengan keterangan korban lainnya karena dalam hal ini korban akan dibantu oleh Pendamping yang ahli dan memahami korban serta sudah disumpah, dan tentunya ditambahkan juga dengan satu alat bukti lainnya yang sah serta keyakinan hakim sebagaimana diaturkan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait ketentuan minimum alat bukti. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dari peraturan perundangan, buku, dan lainnya, serta memperoleh data dari studi kepustakaan, teori hukum, dan data wawancara dari narasumber terpercaya.
KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR J OLEH FERDI SAMBO
Pembunuhan berencana merupakan tindakan kriminal yang sangat keji karena menghilangkan nyawa seseorang dan direncanakan sedemikian rupa baik secara pribadi maupun kelompok. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap Brigadir J menarik untuk dianalisis dari sudut pandang filsafat karena melibatkan pertimbangan mendalam mengenai moralitas, nilai-nilai kemanusiaan, dan kebebasan individu. Analisis filosofis ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi etis dan normatif dari tindakan tersebut, serta bagaimana tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan moralitas. Fokus penulisan ini ditujukan untuk menganalisa serta memahami kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap Brigadir J dari sudut pandang hukum dan moral. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami bahwa kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap Brigadir J tidak dibenarkan secara hukum dan moral sehingga sanksi yang diberikan sangat tegas. Metode penulisan ini menggunakan analisis kasus secara kualitatif menggunakan pendekatan hukum, moral, dan literasi. Temuan dari penulisan ini antara lain bahwa kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo tidak dibenarkan secara moral, norma obyektif, maupun norma subyektif. Alasannya karena pembunuhan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, apalagi membunuh dengan direncanakan adalah suatu kekejian. Membunuh dengan melibatkan orang lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang dianut oleh masyarakat pada umumnya dan juga bertentangan dengan hati nurani yang benar. Relevansi norma obyektif dari kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir J dalam pandangan moral menunjukkan bahwa perilaku yang didasarkan pada kebebasan individu cenderung mengarah pada hal negatif.
Hukum, Norma, Moral, Pembunuhan Berencana, Keadilan.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU (HOAX) DALAM PLATFORM MEDIA SOSIAL TERKAIT COVID-19
Covid-19 merupakan sebuah virus baru yang dikonfirmasi oleh World Health Organization (WHO) sebagai darurat kesehatan global atau pandemi. Semenjak pandemi berlangsung, banyak orang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan tindak pidana mayantara (cyber crime) dengan menyebarkan informasi palsu (hoax) atau berita bohong ke media sosial dengan sengaja mengangkat pembahasan terkait Covid-19 sehingga masyarakat menjadi resah dan panik. Penelitian ini akan membahas mengenai penjatuhan hukuman berupa pidana bersyarat terhadap pelaku penyebaran informasi palsu (hoax) dengan menggunakan Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PN Bjr dan Putusan No.216/Pid.Sus/2020/PN Skw sebagai contoh kasusnya. Penerapan pidana bersyarat bagi pelaku penyebaran informasi palsu (hoax), telah melalui pertimbangan dari adanya keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman, dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Adanya penjatuhan pidana bersyarat, maka ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat yang diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia dapat terwujud. Penerapan pidana bersyarat menjadikan Hukum dipandang sebagai alat pengendali sosial dalam masyarakat, yang berperan untuk mencegah terjadinya perbuatan pidana agar masyarakat dapat melihat bahwa suatu perbuatan pidana yang melanggar hukum akan mendapat sanksi, sehingga masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan perbuatan pidana.
PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KRISIS KESEHATAN: TANTANGAN, RESPONS ANGGOTA WTO DAN PROSPEK PENGUATAN SISTEM PERDAGANGAN MULTILATERAL
Trade is a sustainable process that occurs regularly. If sudden health issues emerge, such as Covid-19, it will affect the trade of goods supply chain, but never postpone entirely. WTO members responsively and temporarily impose measures that somehow barriers trade. As time goes by, unilateral measures can be taken regarding members' obligation to open market access as a core principle within WTO. This paper will discuss how members comply with their obligation during Covid-19 by imposing measures; and how unilateral measures can reinforce the multilateral trading system and create trade liberation later. This paper will be written according to normative-juridical methods with a historical approach as the main idea of the analysis process. This paper will accommodate conceptual ideas upon Rules and re-forecasting phenomenon in further economic scale to maintaining ongoing trade. Afterward, members may respond appropriately to health issues relating to the goods supply chain by imposing measures that can be acknowledged to members collectively.
ANALISIS PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK PADA KASUS KEKERASAN DENGAN KORBAN BERUSIA DI BAWAH 18 TAHUN DAN PERNAH TERIKAT PERKAWINAN
Dalam jurnal ini peneliti membahas apakah Undang-Undang Perlindungan Anak dapat digunakan untuk mengadili pelaku kekerasan terhadap anak korban yang pernah terikat perkawinan. Dalam Putusan No. 67/Pid.Sus/2014/PN.KBR jaksa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai dakwaan. Namun, hakim menyatakan bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang digunakan karena korban pernah terikat perkawinan. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Data diperoleh melalui kajian peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan pakar HAM, peneliti, dan akademisi hukum. Dari pembahasan, Peneliti menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dapat digunakan untuk mengadili pelaku kekerasan seksual terhadap anak korban yang pernah terikat perkawinan.
PERKEMBANGAN PENGATURAN TANGGUNG JAWAB KORPORASI
Artikel ini membahas perkembangan pengaturan tanggung jawab korporasi khususnya terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan di Indonesia, dengan fokus pada transisi pemikiran dari pemegang saham ke pemangku kepentingan. Melalui pendekatan yuridis normatif yang dipaparkan secara deskriptif untuk membantu memahami perkembangan pengaturan dari konsep pemikiran korporasi yang hanya ditujukan untuk memperoleh laba bagi para pemegang sahamnya kepada pemikiran yang lebih luas dari peran korporasi. Kajian ini secara umum membandingkan pengaturan Perseroan Terbatas dalam UU No. 1 Tahun 1995 dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikaitkan dengan pengaturan tanggung jawab Korporasi di India yang mengatur hal yang sama sebagai studi perbandingan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami kelebihan dan kekurangan pengaturan tanggung jawab korporasi dalam suatu ketentuan perundang-undangan bagi pemberdayaan korporasi untuk manfaat yang lebih besar. Perkembangan tanggung jawab korporasi menjadi suatu kebutuhan bagi korporasi modern khususnya yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam baik karena perintah peraturan perundang-undangan maupun karena perkembangan tuntutan pasar yang semakin kritis.
PENGATURAN TENTANG PEMANFAATAN LAHAN SEKITAR SUNGAI CILIWUNG DI BOGOR TERKAIT PENANGGULANGAN BANJIR
Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah akibat meluapnya sungai baik itu karena banyaknya sampah, atau terjadinya pendangkalan sungai. Jakarta merupakan salah satu kota di Jawa yang mempunyai masalah terjadinya banjir pada musim hujan. Banjir yang terjadi di Jakarta antara lain akibat meluapnya Sungai Ciliwung yang mengalir dari Bogor. Perlindungan daerah aliran Sungai atau DAS, dilakukan antara lain dengan melarang pendirian bangunan di sepanjang Sungai agar tidak terjadi longsor atau abrasi serta mengatur kegiatan di sekitar Sungai. Selain itu larangan pembuangan sampah ke sungai merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi sungai agar tidak terjadi pendangkalan dan mengakibatkan air yang meluap. Terkait dengan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan masalah bagaimana pengaturan perlindungan sungai khususnya di Bogor untuk melindungi Sungai Ciliwung agar tidak terjadi banjir. Metode penelitian dilakukan secara normatif yaitu mengkaji berbagai aturan tentang perlindungan lingkungan Sungai baik aturan tingkat nasional, maupun tingkat daerah Kotamadya Bogor. Dari kajian terhadap aturan yang ada, disimpulkan bahwa aturan tersebut antara lain UU No. 38 tahun 2011 tentang Sungai, UU No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah dapat melindungi Sungai, dan dapat dilaksanakan agar tidak terjadi luapan Sungai yang mengakibatkan banjir.
ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN DENGAN PRINSIP EKOLOGI INTERGRAL DALAM DOKUMEN LAUDATO SI
Fokus utama dalam penulisan ini adalah agar dapat memahami putusan hakim pengadilan negeri Muara Bungo tentang tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia dan prinsip ekologi integral dalam dokumen Laudato Si. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative yaitu studi kepustakaan mengenai perundang-undangan dan dokumen laudato Si. Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Muara Bungo No 162/PID.B /2013/PN.Mab ini mengkaji mengenai beberapa pelaku yang melakukan penambangan emas tanpa ijin. Penambangan yang dilakukan tanpa ijin dapat mempengaruhi aspek ekologi integral yaitu rusaknya lingkungan dan berkurangnya hasil tambang di masa yang akan datang. Penambangan tanpa ijin melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata. Selain itu Laudato Si sebagai pedoman dalam Gereja Katolik juga mengajarkan tentang pentingnya menerapkan prinsip lingkungan hidup.
Pancasila is the source of all sources of Indonesian law, so the values ​​of Pancasila, which are contained in the precepts of Pancasila, must be the basis for making national policies in the context of national legal politics. By referring to the Pancasila values ​​which are interconnected, related and inseparable from each other, Indonesian national legal politics is expected to be able to lead the Indonesian people to the goals of the Indonesian state as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In this paper, discussed how the existence and position of Pancasila as the basis and reference for national legal politics, Indonesian national legal politics, and how it relates to the goals of the Indonesian state. The research method used is juridical-normative with a statute and a conceptual approach. The results of the research show that the position of Pancasila in national legal politics is the basic foundation in making policies that contain nationalistic, democratic, and social justice values.
PERAN HUKUM NASIONAL ATAS KEPEMILIKAN ASET DIGITAL NON - FUNGIBLE TOKEN (NFT)
In the world of Metaverse, assets or objects that are almost the same as those in the real world are introduced. Non-Fungible Token or what is often referred to as NFT which is a digital token that is linked to the large Blockchain system, which can be traded. As an object that can be traded, it is necessary to pay close attention to the material nature of the NFT from the perspective of civil law. This is useful for determining the process of transferring ownership of the NFT itself. On the other hand, not all countries already have provisions governing digital assets. The Unidroit Principles on Digital Assets and Private Law provide guidelines for regulating ownership of digital assets from a civil law perspective.
Non - Fungible Token, Aset, Blockchain, Hukum Perdata
TINJAUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PENGUSAHA UMK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SECARA ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL
Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Dalam pengenaan pajak terhadap wajib pajak tidak boleh adanya diskriminasi. Di lapangan timbul kecemburuan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) orang pribadi yang berdagang secara konvensial terhadap Pelaku UMK orang pribadi yang melakukan perdagangannya secara online melalui media sosial terkait pengenaan PPh atas usahanya. Mereka melihat bahwa Fiskus atau petugas pajak hanya mengejar mereka yang berdagang secara konvensional tapi tidak dengan yang melakukan perdagangan secara online. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perlakuan PPh terhadap penghasilan UMK wajib pajak orang pribadi yang melakukan perdagangannya secara online melalui media sosial dan kendala apa yang dihadapi baik dari sisi Fiskus dan Wajib Pajak untuk terpenuhinya kewajiban pajak UMK orang pribadi ini. Pajak yang dikenakan terhadap para pengusaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan jual-beli secara online melalui media sosial yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Final, yang merupakan istilah dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (bagi pengusaha mikro yang mampu dan sudah melakukan pembukuan). Kendala utama Fiskus dalam proses pelaksanaan penagihan pajak tentu sangat membutuhkan aparatur dalam proses pelaksanaannya penagihan kekurangan penegak hukum atau aparatur terutama jurusita dan kurangnya sarana atau fasilitas dalam pelaksanaan penegakan hukum sehingga penegak hukum tidak dapat untuk menyerasikan peranannya. Sedangkan kendala wajib pajak adalah penagihan pajak yang mengakibatkan tidak tersampaikannya informasi terkait tunggakan pajak serta kurangnya pemahaman para pengusaha UMK terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak dipatuhi kewajiban perpajakannya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PERDAGANGAN TELUR AYAM NEGERI YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER (NKV) DI TINJAU DARI PERATURAN YANG BERLAKU
Protein merupakan suatu unsur yang diperlukan tubuh manusia untuk tumbuh kembang. Protein tersebut dapat diperoleh dari banyak sumber, yang salah satunya adalah dari telur ayam. Di pasaran banyak ditemukan dan beredar beragam jenis telur, namun yang secara umum dikonsumsi masyarakat adalah telur ayam negeri. Seperti halnya komoditas perdagangan yang lain, perdagangan telur ayam negeri juga harus tunduk pada beberapa peraturan yang berlaku serta diawasi oleh lembaga yang diberi wewenang dan bertugas untuk itu. Selain itu dalam hal peredaran dan perdagangan telur ayam negeri di Indonesia, para pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yakni memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Kewajiban tersebut sebagai bentuk kepastian akan kualitas/mutu telur yang diperdagangkan dan juga merupakan bukti jaminan keamanan produk hewan yang sudah memenuhi persyaratan higiene dan sanitas. Keamanan dan keselamatan dalam menggunakan suatu produk barang atau jasa tertentu -termasuk dalam hal ini telur ayam negeri- merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian sekaligus merupakan hak konsumen yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa peraturan lain yang bersifat sektoral.
TINJAUAN YURIDIS LEGALITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) SERTA PERANNYA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DI INDONESIA
Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang dasar hukum dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) serta bagaimana implementasi perannya sebagai salah satu instrumen yang berperan dalam memberikan program perlindungan kepada masyarakat yang memiliki posisi sebagai konsumen di dalam komoditas pasar global. LPKSM termasuk dalam lembaga non-pemerintah yang diakui di bidang perlindungan konsumen dan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen, sesuai dengan amanat Pasal 44 dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. LPKSM dalam fungsi pengawasannya berdasarkan pada pasal 10 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Implementasi dari amanat Undang-Undang kepada LPKSM, dalam beberapa tahun terakhir mengalami perbaikan meskipun masih jauh dari kata ideal. Pelaksanaan program penyuluhan mengenai perlindungan konsumen kepada masyarakat telah dilakukan dua pada tahun 2021 yang diikuti oleh 502 orang, dan berbagai bentuk advokasi dan pengaduan kepada stake holder mengenai kasus yang merugikan masyarakat sebagai konsumen sudah dilakukan. Namun, evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan, revisi substansi undang-undang yang masih tidak imbang dan masih menguntungkan bagi pihak pelaku usaha dan peningkatan kualitas SDM pengurus LPKSM harus jadi program prioritas untuk menyelesaikan permasalahan pemberian program perlindungan bagi konsumen di Indonesia.
PENGARUH DIVERSI DAN REHABILITASI NON-LAPAS PADA HAK ATAS PEKERJAAN DI SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA
Former inmates who have completed their sentences and have been declared free, which includes any individual, face significant challenges in securing employment to meet their livelihood needs. The same situation applies to individuals who have undergone non-prison rehabilitation for drug abuse. Parallel to the experiences of former inmates and non-prison rehabilitation, the concept of diversion has been introduced for juvenile offenders who are prospective job applicants. Both diversion and non-prison rehabilitation share the characteristic that the suspected perpetrators of criminal acts do not undergo punishment through the usual criminal justice system. However, these individuals still face stigma and difficulties similar to those encountered by former inmates in general. This study aims to explore the comparative impact of diversion and non-prison rehabilitation in relation to the right to employment. Specifically, the study focuses on a comparison within the private education sector. Using a comparative approach, this research seeks to provide a sharper perspective on diversion and non-prison rehabilitation as features of modern criminal law in Indonesia. The study finds that within the private education sector, diversion and non-prison rehabilitation offer a more favorable framing for the subjects, supported by philosophical factors inherent in private educational institutions. Policies implemented by the private education sector play a crucial role in ensuring the preservation of the right to employment by educational institutions.