Gloria Justitia

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU (HOAX) DALAM PLATFORM MEDIA SOSIAL TERKAIT COVID-19

Michelle Angelina, Nugroho Adipradana — Thu, 30 Nov 2023 00:00:00 +0100

Covid-19 merupakan sebuah virus baru yang dikonfirmasi oleh World Health Organization (WHO) sebagai darurat kesehatan global atau pandemi. Semenjak pandemi berlangsung, banyak orang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan tindak pidana mayantara (cyber crime) dengan menyebarkan informasi palsu (hoax) atau berita bohong ke media sosial dengan sengaja mengangkat pembahasan terkait Covid-19 sehingga masyarakat menjadi resah dan panik. Penelitian ini akan membahas mengenai penjatuhan hukuman berupa pidana bersyarat terhadap pelaku penyebaran informasi palsu (hoax) dengan menggunakan Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PN Bjr dan Putusan No.216/Pid.Sus/2020/PN Skw sebagai contoh kasusnya. Penerapan pidana bersyarat bagi pelaku penyebaran informasi palsu (hoax), telah melalui pertimbangan dari adanya keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman, dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Adanya penjatuhan pidana bersyarat, maka ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat yang diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia dapat terwujud. Penerapan pidana bersyarat menjadikan Hukum dipandang sebagai alat pengendali sosial dalam masyarakat, yang berperan untuk mencegah terjadinya perbuatan pidana agar masyarakat dapat melihat bahwa suatu perbuatan pidana yang melanggar hukum akan mendapat sanksi, sehingga masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan perbuatan pidana.

PENGATURAN TENTANG PEMANFAATAN LAHAN SEKITAR SUNGAI CILIWUNG DI BOGOR TERKAIT PENANGGULANGAN BANJIR

Tivana Arbiani Candini, Yanti Fristikawati, Stella Delarosa — Thu, 30 Nov 2023 00:00:00 +0100

Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah akibat meluapnya sungai baik itu karena banyaknya sampah, atau terjadinya pendangkalan sungai. Jakarta merupakan salah satu kota di Jawa yang mempunyai masalah terjadinya banjir pada musim hujan. Banjir yang terjadi di Jakarta antara lain akibat meluapnya Sungai Ciliwung yang mengalir dari Bogor. Perlindungan daerah aliran Sungai atau DAS, dilakukan antara lain dengan melarang pendirian bangunan di sepanjang Sungai agar tidak terjadi longsor atau abrasi serta mengatur kegiatan di sekitar Sungai. Selain itu larangan pembuangan sampah ke sungai merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi sungai agar tidak terjadi pendangkalan dan mengakibatkan air yang meluap. Terkait dengan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan masalah bagaimana pengaturan perlindungan sungai khususnya di Bogor untuk melindungi Sungai Ciliwung agar tidak terjadi banjir. Metode penelitian dilakukan secara normatif yaitu mengkaji berbagai aturan tentang perlindungan lingkungan Sungai baik aturan tingkat nasional, maupun tingkat daerah Kotamadya Bogor. Dari kajian terhadap aturan yang ada, disimpulkan bahwa aturan tersebut antara lain UU No. 38 tahun 2011 tentang Sungai, UU No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah dapat melindungi Sungai, dan dapat dilaksanakan agar tidak terjadi luapan Sungai yang mengakibatkan banjir.

ANALISIS PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK PADA KASUS KEKERASAN DENGAN KORBAN BERUSIA DI BAWAH 18 TAHUN DAN PERNAH TERIKAT PERKAWINAN

Novanca Bonita Pattiwael, Feronica — Thu, 30 Nov 2023 00:00:00 +0100

Dalam jurnal ini peneliti membahas apakah Undang-Undang Perlindungan Anak dapat digunakan untuk mengadili pelaku kekerasan terhadap anak korban yang pernah terikat perkawinan. Dalam Putusan No. 67/Pid.Sus/2014/PN.KBR jaksa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai dakwaan. Namun, hakim menyatakan bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang digunakan karena korban pernah terikat perkawinan. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Data diperoleh melalui kajian peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan pakar HAM, peneliti, dan akademisi hukum. Dari pembahasan, Peneliti menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dapat digunakan untuk mengadili pelaku kekerasan seksual terhadap anak korban yang pernah terikat perkawinan.

ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN DENGAN PRINSIP EKOLOGI INTERGRAL DALAM DOKUMEN LAUDATO SI

Thu, 30 Nov 2023 00:00:00 +0100

Fokus utama dalam penulisan ini adalah agar dapat memahami putusan hakim pengadilan negeri Muara Bungo tentang tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia dan prinsip ekologi integral dalam dokumen Laudato Si. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative yaitu studi kepustakaan mengenai perundang-undangan dan dokumen laudato Si. Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Muara Bungo No 162/PID.B /2013/PN.Mab ini mengkaji mengenai beberapa pelaku yang melakukan penambangan emas tanpa ijin. Penambangan yang dilakukan tanpa ijin dapat mempengaruhi aspek ekologi integral yaitu rusaknya lingkungan dan berkurangnya hasil tambang di masa yang akan datang. Penambangan tanpa ijin melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata. Selain itu Laudato Si sebagai pedoman dalam Gereja Katolik juga mengajarkan tentang pentingnya menerapkan prinsip lingkungan hidup.

PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KRISIS KESEHATAN: TANTANGAN, RESPONS ANGGOTA WTO DAN PROSPEK PENGUATAN SISTEM PERDAGANGAN MULTILATERAL

Devi Widyasari Silaban, fachrudin sembiring — Thu, 30 Nov 2023 00:00:00 +0100

Trade is a sustainable process that occurs regularly. If sudden health issues emerge, such as Covid-19, it will affect the trade of goods supply chain, but never postpone entirely. WTO members responsively and temporarily impose measures that somehow barriers trade. As time goes by, unilateral measures can be taken regarding members' obligation to open market access as a core principle within WTO. This paper will discuss how members comply with their obligation during Covid-19 by imposing measures; and how unilateral measures can reinforce the multilateral trading system and create trade liberation later. This paper will be written according to normative-juridical methods with a historical approach as the main idea of the analysis process. This paper will accommodate conceptual ideas upon Rules and re-forecasting phenomenon in further economic scale to maintaining ongoing trade. Afterward, members may respond appropriately to health issues relating to the goods supply chain by imposing measures that can be acknowledged to members collectively.

PERKEMBANGAN PENGATURAN TANGGUNG JAWAB KORPORASI

Kristianto P H — Thu, 30 Nov 2023 00:00:00 +0100

Artikel ini membahas perkembangan pengaturan tanggung jawab korporasi khususnya terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan di Indonesia, dengan fokus pada transisi pemikiran dari pemegang saham ke pemangku kepentingan. Melalui pendekatan yuridis normatif yang dipaparkan secara deskriptif untuk membantu memahami perkembangan pengaturan dari konsep pemikiran korporasi yang hanya ditujukan untuk memperoleh laba bagi para pemegang sahamnya kepada pemikiran yang lebih luas dari peran korporasi. Kajian ini secara umum membandingkan pengaturan Perseroan Terbatas dalam UU No. 1 Tahun 1995 dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikaitkan dengan pengaturan tanggung jawab Korporasi di India yang mengatur hal yang sama sebagai studi perbandingan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami kelebihan dan kekurangan pengaturan tanggung jawab korporasi dalam suatu ketentuan perundang-undangan bagi pemberdayaan korporasi untuk manfaat yang lebih besar. Perkembangan tanggung jawab korporasi menjadi suatu kebutuhan bagi korporasi modern khususnya yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam baik karena perintah peraturan perundang-undangan maupun karena perkembangan tuntutan pasar yang semakin kritis.