Legalitas Preventive Detention untuk Melawan Terorisme Berdasarkan Hukum Internasional

Abstract

Terorisme merupakan salah satu masalah yang dialami oleh negara-negara di seluruh dunia. Dalam perkembangannya, negara-negara di seluruh dunia ini memiliki berbagai macam metode untuk mengatasi masalah terorisme tersebut. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan menahan seseorang yang baru dicurigai sebagai terorisme, walaupun belum terdapat bukti-bukti yang cukup. Penahanan tersebut dikenal sebagai preventive detention. Masalah yang muncul kemudian adalah bahwa penerapan dari preventive detention tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum internasional, khususnya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Namun hukum internasional sendiri sampai saat ini belum  memiliki pengaturan khusus mengenai preventive detention, melainkan ketentuan tersebut diatur oleh hukum nasional di masing-masing negara. Walaupun demikian berdasarkan penelitian yang dilakukan, legalitas dari preventive detetion dapat dikaji mengacu kepada salah satu Perjanjian Internasional yang mengatur mengenai penahanan secara umum dan
juga mengatur mengenai Hak Asasi Manusia yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).