Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan

IMPLIKASI ALGORITHMIC DECISION-MAKING (ADM) TERHADAP OTONOMI SUBYEK DATA DAN LEGALITASNYA DALAM PEMROSESAN BIG DATA

2024-08-22T14:48:20+07:00

Penggunaan algorithmic decision making (ADM) dalam platform digital semakin lazim karena membawa kemudahan dan kemampuannya untuk pengambilan keputusan secara cepat. Contoh prominen penggunaan ADM adalah dalam bentuk pemrofilan (profiling). ADM merupakan suatu proses atas input data untuk menghasilkan suatu penilaian atau pilihan guna mengambil keputusan dan dicirikan oleh analisis atas data dalam jumlah besar dan otomasi untuk pengambilan keputusan dan eksekusinya. Namun demikian, penggunaan ADM dapat pula membatasi hak subyek data untuk membuat keputusan atas dirinya. Untuk mengkaji persoalan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka atas data sekunder dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penggunaan ADM dapat membatasi otonomi subyek data dan karenanya dapat dilakukan hanya dengan persetujuan subyek data. Kedua, dalam hal ADM dilakukan dalam pemrosesan big data, persetujuan subyek data tetap harus ada dan untuk itu perlu dibuat system pengelolaan persetujuan yang akuntabel

KAJIAN HUKUM TERKAIT DAMPAK EKONOMI KEJAHATAN SKEMA PIRAMIDA

2024-08-23T02:40:52+07:00

Skema Piramida merupakan salah satu sistem bisnis ilegal yang menimbulkan kerugian banyak orang. Di Indonesia dan di dunia, Skema Piramida ini sudah dilarang berjalan dan terdapat sanksi dalam menjalankan skema ini. Melihat skema yang dijalankan dalam Skema Piramida yang menimbulkan kerugian bagi investor (korban), permasalahan mulai muncul yaitu sehubungan dengan dampak terhadap perekonomian negara akibat kejahatan Skema Piramida. Sehingga tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak perekonomian negara yang ditimbulkan akibat kejahatan Skema Piramida ini. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Hasilnya, ternyata kejahatan Skema Piramida ini menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara karena terhambatnya pertumbuhan negara. Dalam analisisnya, kerugian ekonomi dialami oleh negara Albania dan Romania. Dimana tingkat inflasi negara-negara tersebut terjadi akibat perputaran uang yang cepat, dan tingginya permintaan barang. Oleh karena itu, semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam skema ini, perekonomian akan semakin terhenti.

PENERAPAN HUKUM INDONESIA TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN ILUSTRASI DALAM DATABASE PROGRAM DENGAN BANTUAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

2024-08-23T02:47:42+07:00

Artificial intelligence (AI) adalah hasil dari kemajuan teknologi baru. Salah satu implementasi AI adalah pembuatan gambar baru. Dalam pembuatan gambar tersebut, perusahaan pengelola AI membutuhkan gambar yang bersifat original untuk digunakan sebagai data untuk melatih AI agar bisa membuat gambar dengan sendirinya, melalui input yang diberikan oleh pengguna. Dalam melakukan pengumpulan gambar sebagai dari data pelatihan dilakukan Data Scrapping yang menggandakan gambar tanpa memandang hak cipta yang terkait dengannya. Belakangan ini terjadi banyak gugatan terhadap perusahaan pengelola pembuatan Gambar dengan bantuan AI atas dugaan terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut. Dugaan tersebut terjadi karena kemampuan AI untuk meniru gaya menggambar yang menjadi khas dari para seniman tersebut, yang berarti pada saat pelatihan AI, karya-karya sebelumnya milik para seniman tersebut diambil dan digandakan untuk digunakan dalam pelatihan AI. Hal tersebut menimbulkan permasalahan apakah praktik pembuatan seni grafis oleh AI merupakan pelanggaran hak cipta dikaji dari hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menarik kesimpulan bahwa hal tersebut melanggar hak moral dan hak ekonomi dari para pencipta, karena penggunaan gambar yang menjadi hak cipta para seniman tanpa permintaan izin daripadanya, dan penggunaan hak cipta mereka untuk melakukan usaha yang menghasilkan uang.

KEWENANGAN HUKUM BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI JAKARTA

2024-08-22T14:53:43+07:00

Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Jakarta dan menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dalam artikel ini akan dibahas persoalan mengenai bagaimanakah kewenangan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta dalam penanggulangan bencana di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder yang bersumber pada penelusuran kepustakaan sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa BPBD sebagai lembaga pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana, mulai dari tahap pencegahan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Adapun peraturan yang menjadi dasar hukum kewenangan BPBD adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta peraturan daerah yang relevan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran hukum dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana di kota metropolitan seperti Jakarta.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN PERDATA MENGENAI KASUS DUGAAN MALPRAKTEK MEDIS BERDASARKAN TEORI HUKUM KESEHATAN (DAS SOLLEN - DAS SEIN)

2024-08-22T15:02:11+07:00

Konsep penanganan dan penyelesaian kasus dugaan malpraktek medis menurut Hukum Kesehatan adalah bersifat Lex Spesialis, hal ini belum dipahami secara baik oleh masyarakat dan penegak hukum, sehingga proses penanganan dan penyelesaiannya menjadi rumit, menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. Pada penelitian ini peneliti mencari jawaban mengenai, “Bagaimana seharusnya kasus dugaan malpraktek medis diselesaikan dan seperti apa putusan pengadilan perdata terkait kasus dugaan malpraktek medis selama ini?”. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap data putusan pengadilan perdata (dan putusan pengadilan pidana sebagai pembanding) dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar putusan pengadilan yang diteliti adalah putusan pengadilan perdata yang mayoritas menggunakan pasal-pasal perbuatan melawan hukum (PMH) yang diselesaikan dengan penggantian kerugian. Hal ini selaras dengan konsep penyelesaian kasus dugaan malpraktek medis menurut Hukum Kesehatan, namun perbedaannya, dalam konsep Hukum Kesehatan, kasus dugaan malpraktek medis diselesaikan dengan “positives defences medical profession” (intern justice) tanpa melalui proses pengadilan. Kasus dugaan malpraktek medis yang sampai di tingkat Kasasi cukup banyak, dan Penggugat yang menggugat providers pelayanan kesehatan lebih banyak dirugikan atau dikalahkan.

PENETAPAN PERBATASAN LAUT ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

2024-08-25T16:16:32+07:00

Negara Timor-Leste atau Republica Democratica de Timor-Leste (RDTL) merupakan sebuah Negara kecil yang terletak di Utara benua Australia dan Timur Negara Republik Indonesia. Perbatasan dengan Indonesia menjadi salah satu masalah bagi Timor Leste karena ada beberapa perbatasan yang belum ditetapkan. Perjanjian perbatasan sangat penting, di mana sampai saat ini ada beberapa daerah terutama di laut Timor yang belum diselesaikan penetapan perbatasannya. Hal ini dapat berakibat terhadap perdagangan internasional yaitu barang dari luar yang akan masuk ke Timor Leste baik dari segi keamanannya maupun pengaturan hukumnya. Timor Leste telah menjadi Anggota WTO ke-165, sehingga menjadi langkah mendasar menuju liberalisasi perdagangan, integrasi ke dalam perekonomian global, dan memfasilitasi akses ke pasar internasional. Salah satu daerah yg belum jelas perbatasan lautnya adalah di Oecusse yaitu daerah Pulau Timor. Dengan tidak adanya perbatasan yang jelas, maka menjadi masalah terkait keamanan transportasi barang di daerah tersebut termasuk tidak adanya wewenang yang jelas dalam pengelolaan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Penelitian ini dilakukan dengan metode juridis normatif dengan mengkaji aturan atau perjanjian internasional seperti UNCLOS dan WTO. Dengan mengacu pada UNCLOS dan juga aturan yang ada dalam World Trade Organization (WTO), maka perdagangan internasional di Timor Leste tetap dapat dilakukan untuk kepentingan kedua negara yaitu dengan pengelolaan bersama di perbatasan laut Timor.