Doctor's role in determining wounds qualification of terrorism victims
DOI:
https://doi.org/10.25170/djm.v22i1.3377Keywords:
doctor's role, wound qualification, terrorism victimsAbstract
Introduction: The terms terrorist (perpetrator) and terrorism (action) are derived from the Latin word “terrere” which means to shake or vibrate. The European Convention first discussed the definition of terrorism on the Suppression of Terrorism (ECST) in Europe in 1977; there was a paradigm expansion in the meaning of Crime against State to Crime against Humanity. Crime against Humanity includes criminal acts committed to create a situation that causes individuals, groups, and the general public to be in a tense atmosphere. Necessary to have a clinical forensic examination to determine the degree of injury suffered by victims of terrorist criminal acts as a reference for providing compensation from the state.
Case Report: On Friday, October 23rd, 2020, at 09.25 a.m. at the Bhayangkara Hospital Emergency Installation, examinations were conducted on 4 men. The basis for the examination is based on a written request from the LPSK with the number: R-1176/1a.5.1/LPSK/10/2020 on October 21st, 2020.
Discussion: There is a mechanism in the forensic examination for the victims of terrorism crimes. The process for obtaining compensation can be submitted by victims of terrorism crimes, their families, or their heirs. LPSK will conduct a substantive examination and calculate the losses suffered by victims of terrorism crimes.
Conclusion: Regarding the provisions of these laws and regulations, the Indonesian Forensic Doctors Association (PDFI) cooperates with LPSK, as stated in the cooperation agreement.
Key Words: doctor’s role, wound qualification, terrorism victims.
Downloads
References
Sanjaya, YG. Runturambi, AJ. Mukhtar S. Strategi pencegahan serangan teroris di Indonesia menggunakan weapons mass destruction oleh POLRI, BNPT, BAPETEN, TNI, BNPB dan KEMENPERIN. J Terror Stud. 2020;2(1):114-142.
Firmansyah H. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. J Mimb Huk. 2011;23(2):376-393.
Paikah N. Kedudukan dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Al-Adalah J Huk dan Polit Islam. 2019;4(1):1–20.
Windiani R. Peran Indonesia dalam memerangi terorisme. J Ilmu Sos. 2018;16(2):135.
Federal Bureau of Investigation. Terrorism. Dikutip dari https://www.fbi.gov/investigate/terrorism.
Sumardewi L. Upaya Indonesia dalam memberan-tas terorisme di era Susilo Bambang Yudhoyono (Pendekatan tentang pengeboman di wilayah Indonesia). J Hub Int. 2014;1(2):1–19.
National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism. GTD Search Results. 2022. Dikutip dari https://www.start.umd.edu/gtd/ search/Results.aspx?chart=country&search=indonesia.
Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Peran LPSK dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Dikutip dari https://lpsk.go.id/ publikasi/detailinformasi/3068.
Herkutanto, Sugiharto AF SB. Penatalaksanaan pemeriksaan forensik klinik bagi korban tindak pidana terorisme. 2020.
Budiyanto, Arif. Ilmu kedokteran forensik. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Published online 1977.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Published online 2020.
Indrayana T. Teknik pemeriksaan korban hidup dan penentuan derajat luka. Bagian Imu Kedokt Forensik dan Med Fak Kedokt Univ Riau. Published online 2016.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Daftar penerima kompensasi (Korban Terorisme) pasca UU 5/2018 berdasarkan putusan pengadilan. 2021. Dikutip dari https://lpsk.go.id/publikasi/detailinformasi.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan lembaga perlindungan saksi dan korban Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang tata cara pengajuan dan pemeriksaan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu. Jakarta: 2020.
Thomas JD, Kehoe JL. Bone Nonunion. 2023 Mar 6. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Damianus Journal of Medicine
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
