Transformasi Pelayanan Pertanahan: Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Sistem PTP Berbasis Digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
DOI:
https://doi.org/10.25170/jpk.v2i2.6301Keywords:
Pertanahan, Pelayanan Publik, Transformasi DigitalAbstract
Transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi, termasuk di sektor pertanahan yang memiliki peran vital dalam pengelolaan hak atas tanah. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung menghadapi tantangan besar dalam menerapkan sistem digital, khususnya dalam layanan penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang selama ini masih dilakukan secara manual. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasi sistem PTP digital, serta merumuskan solusi yang dapat mendukung proses transformasi digital tersebut. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi digital dalam sistem PTP mencakup pendaftaran daring, penggunaan aplikasi spasial seperti Google Earth dan Bhumi GTRA, hingga penerbitan dokumen elektronik yang dilengkapi dengan barcode. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital PTP memiliki potensi besar untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas, namun keberhasilannya sangat bergantung pada penguatan infrastruktur, pelatihan SDM, dan sistem kerja yang terintegrasi.
References
1. Anggraini, U., & Muryono, S. (2020). Pengelolaan Warkah Digital dan Prospek Pemanfaatannya (Studi di Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan). Jurnal Tunas Agraria, 3(1).
2. Lubis, A. (2021). Inovasi Pelayanan Pertanahan: Pengecekan Sertifikat Online di Kabupaten Kotawaringin Barat. Perspektif: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, 10(2), 97–108.
3. Mulyadi, R. (2022). Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan: Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian ATR/BPN. Jurnal Administrasi Publik, 13(1), 45–60.
4. Aprianty, D. R. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. e-Journal Ilmu Pemerintahan, 4(4).
5. Nurhayati, S. (2023). Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi dan Tantangan Sertipikat Elektronik di Indonesia. Reformasi Informasi dan Organisasi, 5(2), 88–104.
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) No. 1 Tahun 2020 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2020.
7. Putra, D. A. (2023). Digitalisasi Inovasi Layanan Pertanahan: Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Jurnal Pertanahan, 15(1), 1–12.
8. Sari, R., & Kurniawan, T. (2023). Pemanfaatan Aplikasi Spasial dalam Pemetaan Teknis Pertanahan untuk Proyek Strategis Nasional. Jurnal Geomatika dan Pertanahan, 11(3), 122–135.
9. Syahrul, H. (2023). Tantangan Implementasi Sistem Sertifikat Elektronik di Daerah Terpencil: Studi Kasus di Kalimantan. Jurnal Kebijakan Publik dan Teknologi, 7(2), 67– 81.
10. Yudistira, G., & Wahyuni, L. (2022). Efektivitas Pelayanan Pertanahan Melalui Sistem Online: Studi Kasus di Kabupaten Banyumas. Jurnal Inovasi Administrasi Publik, 10(1), 34–47.
