URGENSI DAN KONSEP IDEAL SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP BAGI PERWUJUDAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i02.2588Kata Kunci:
Keywords: judge certification, environment, law enforcement.Abstrak
Abstract
The judiciary body is at the forefront of enforcing Indonesian environmental law through judges' decisions that prioritize the preservation of environmental functions. Judges who have competence in the field of environmental law are expected to be able to make decisions in favor of environmental justice. However, the reality is that there are still many judges' decisions on environmental cases that are not in favor of justice and the interests of the preservation of environmental functions. The existence of Supreme Court Decree Number 134 / KMA / SK / IX / 2011 concerning Certification of Environmental Judges is also considered not optimal in increasing the competence of judges regarding environmental cases decision. This study is to identify, analyze, and explain the implications of environmental judge certification for the effectiveness of Indonesian environmental law enforcement. The type of research used is juridical normative or doctrinal, using secondary data sources which include primary, secondary and tertiary legal materials. This research concludes that environmental judge certification is literally becoming an important and strategic aspect in the effort to bring the effectiveness of environmental law enforcement in Indonesia into reality. Up to now, the regulation of environmental judge certification has not been fully optimally implemented. This research considers that it is important to carry out legal reconstruction, in order to obtain an ideal concept related to environmental judge certification in an effort to have a solid and effective Indonesian environmental law enforcement.
Keywords: judge certification, environment, law enforcement.
Referensi
Darwinsyah Minin, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan Kesepakatan di Provinsi NAD”, Disertasi Universitas Sumatera Utara, 2002.
Erwin, Muhammad, Hukum Lingkungan, Sistem Kebijaksanaan Hidup, Bnadung: Refika Aditama, 2019.
Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
Hamzah, Andi, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Hoesein, Zainal Arifin, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi, Malang: Setara Press, 2016.
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003.
Mertokusuko, Sudikno, 1996, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1996.
Rangkuti, Siti Sundari, , Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
Silalahi, Daud, Himpunan Bahan Ajar Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2003.
Soekanto, Soejono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
Internet
http://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/pengumuman-surat-dinas/2895-daftar-hakim-peradilan-umum-yang-telah-memperoleh-sertifikat-lingkungan.html, diakses 30 Mei 2021.
Peraturan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman,
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/SK/IX/2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi dalam Sistem Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2013 tentang Sistem seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/SK/II/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Diperbolehkan atau tidak mempublikasikan tulisan di resopitory instansi penulis