The Role of the State in Providing Restitution to Child Victims of Sexual Violence (Case Study: Salatiga District Court Decision Number 67/Pid.Sus/2025/PN Sltdated August 26, 2025)
DOI:
https://doi.org/10.25170/paradigma.v11i2.8328Kata Kunci:
State Role, Restitution, Child Victim, Sexual ViolenceAbstrak
Granting restitution to a child victim of sexual violence is part of the perpetrator's liability under a court ruling that has attained permanent legal force. This aims to protect the child's rights to life, growth, development, and optimal participation in society, free from psychological pressure. The fulfillment of the rights of child victims of sexual violence has not yet been fully realized, as restitution is often not actually paid. This situation stems from several factors, such as the perpetrator's lack of awareness regarding their obligations, the perpetrator's lack of assets, and insufficient oversight and law enforcement concerning the implementation of restitution. This study aims to examine the state's role in providing compensation to child victims of sexual violence when the perpetrator fails to pay restitution. The study employs a normative legal research method with a statutory approach. The findings indicate that the public prosecutor's efforts to secure restitution for child victims of sexual violence have been suboptimal particularly regarding the rights of child victims during judicial proceedings even in cases where the victim refuses restitution. If the perpetrator is unable to pay restitution, the state is obligated to provide compensation to the victim. The role and duty of the state, through the government, are essential to fill the gap in responsibility regarding the recovery of sexual violence victims. Government Regulation Number 29 of 2025 concerning the Assistance Fund for Victims of Sexual Violence Crimes serves as the legal basis for guaranteeing material and non-material support to child victims of sexual violence in the form of state compensationwithout requiring a formal request from the victim or their family.
Referensi
Anwar, A., & Santoso, R. B. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Ilmu Hukum.
Amin, M., & Nurkartiko, A. 2023. Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perspektif Viktimologi. Unes Law Review.
Ariawan, I. G. K. 2019. Metode Penelitian Hukum Normatif.
Eka Yudha Saputra. 2022.Ingin Jadi Justice Collaborator, Bharada E Minta Perlindungan Hukum ke LPSK. Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/1620454/ingin-jadi-justice-collaboratorbharada-e-minta perlindungan-hukum-ke-lpsk
Faldi, H. 2023.Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana PerkosaanVolume II.No.4. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
Gintulangi, N. S., Wantu, F. M., & Mantali, A. R. Y. 2024. DARK NUMBER OF CRIMES: Pentingnya Pendekatan Proaktif Aparat Penegak Hukum dalam Mendorong Pelaporan Korban. JURNAL POLAHI.
Hartini, T., & Hastuti, E. 2018. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak. Jurnal Hukum Respublica.
Iskandar, A. R. 2021. Tanggung Jawab Negara terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Politik.
Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. 2021. Penerapan hukum Dalam kasus kekerasan Seksual terhadap Anak.
Ilyasa, R. M. A. 2022. Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal.
Karina, G. D., & Kanggas, F. Z. H. 2023. Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan TerhadapKonsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif ViktimologI. Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law.
Lubis, M. M. 2021. Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak PidanaKejahatan Seksual. Jurnal dan Kemasyarakatan Al-Hikmah.
Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. 2023. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. PT RajaGrafindo Persada. https://www.rajagrafindo.co.id/produk/dasar-dasar-ilmu-hukum-memahami-kaidah-teori-asas-dan-filsafat-hukum-zainal-arifin-mochtar/
Mahmud, P. M. 2019. Penelitian Hukum. Media Pressindo.
Mawarni, E. R. 2020. Upaya Penegakan Hukum dalam Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. Prenada Media Grup. Jurnal Ilmiah Hukum Legality.
Nasyuha, A. H. 2021. Sistem Pakar Mendiagnosa Kelainan Orientasi Seksual pada Orang Dewasa Menggunakan Metode Case Based Reasoning ( CBR ). Device: Journal of Information System, Computer Science and Information Technology.
Nurisman, E. 2022. Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196
Nurmalasari, N. C., & Waluyo. 2022. Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. Souvereignty.
Nursahidah, E. 2019. Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan Seksual. Jurnal Ilmiah Hukum.
Salam, F., Badu, L. W., & Jufryanto, P. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Hubungan Seksual. Estudiente Law Journal.
Sami, D., Junus, N., & Kamba, S. N. M. 2025. Analisis Hak Anak Dan Istri Pasca Perceraian. JURNAL POLAHI.
Supriyanto, D. 2020. Upaya Hukum dalam Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Keadilan Dan Hukum.
Virgistasari, A., & Irawan, A. D. 2022. Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Media of Law and Sharia.
Wahyudi, A. 2020. Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
Widodo, S. B. 2020. Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual melalui Pidana Perspektif Hukum Islam. Jurnal Keadilan.
Yusuf, A. 2019. Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif. Usakti.
Yusyanti, D. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence). Jurnal De Jure, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Diperbolehkan atau tidak mempublikasikan tulisan di resopitory instansi penulis




