Transformasi Jakarta menjadi Daerah Khusus: Peta Kebijakan dalam Kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
DOI:
https://doi.org/10.25170/perkotaan.v16i1.5711Keywords:
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Transformasi Jakarta, Peta KebijakanAbstract
Relokasi Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara memberikan kesempatan untuk melakukan transformasi penataan Jakarta dari status DKI (Daerah Khusus Ibukota) menjadi DKJ (Daerah Khusus Jakarta), dengan pendekatan pembangunan perkotaan berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kajian ini terbatas pada Analisa terhadap kerangka hukum UU Nomor 2 Tahun 2024 yang dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam melihat peluang penataan Jakarta menjadi Kota Berkelanjutan berdasarkan kebijakan yang ada pada saat ini. Kajian ini juga membatas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Tujuan 6 (Sanitasi dan Air Bersih), Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), Tujuan 10 (Penurunan Ketidakadilan), Tujuan 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan) dan Tujuan 17 (Kemitraan), yang dikaitkan dengan Komitmen Jakarta untuk agenda Pembangunan Berkelanjutan. Kajian ini disusun berdasarkan metode penelitian normative yang focus pada peraturan perundang-udangan terkait status Jakarta dan program Pembangunan berkelanjutan Jakarta. Kajian ini mencoba memberikan rekomendasi kebijakan terkait perubahan status Jakarta dari Ibukota Negara menjadi Daerah Khusus sehubungan dengan pemenuhan tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya sebagai kota yang berkelanjutan.
References
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
K. P. Halomoan, “Environmental Social Governance (ESG) sebagai suatu kebutuhan menangani berbagai permasalahan hukum pasca pandemi,” Prosiding Webinar Nasional Bidang Hukum: Permasalahan Hukum saat Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19 Jakarta, Atma Jaya, Jakarta, 2022.
Z. Anna, A. A. Yusuf, dkk, “Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023-2030,” Bappenas, 2023.
“Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030,” Bappenas, [Online]. Available: https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf. [Accessed: 10-Jun-2024].
“Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang perlu diketahui oleh Pemerintah Daerah,” United Cities and Local Governments, [Online]. Available: https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf. [Accessed: 10-Jun-2024].
Tim Penyusun Visi Indonesia 2045, “Visi Indonesia 2045,” Bappenas, 2019.
Tim Kordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB Provinsi DKI Jakarta, “Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DKI 2019,” Sekretariat TPB, 2020.
Tim Kordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB Provinsi DKI Jakarta, “Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DKI 2020,” Sekretariat TPB, 2021.
Tim Kordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB Provinsi DKI Jakarta, “Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DKI 2021,” Sekretariat TPB, 2022.
Tim Kordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB Provinsi DKI Jakarta, “Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DKI 2022,” Sekretariat TPB, 2023.
A. Syebubakar, R. W. Raz, dan F. Rahmadya, “DKI Jakarta Province – Voluntary Local Review 2021 – Jakarta Collaboration in Handling the Covid-19 Pandemic: Rise toward a Resilient Jakarta,” Provinsi DKI-UCLG-ASPAC-ADB, 2021.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
V. Agustine, D. D. Putra, dkk, “Blue-Green Infrastructure for Jakarta’s Sustainable Planning and Resilience,” IOP Publishing – Conference on Sustainable Science 2022, vol. 1211, 2023. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/372360218/figure/fig4/AS:11431281174805384@1689343517985/2000-Land-Cover-Map-Left-and-2021-Right.png. [Accessed: 10-Jun-2024].
I. R. Maksum, “Mengelola Megapolitan Jakarta: Quo Vadis?,” Makara Sosial Humaniora, vol. 13, no. 1, Juli 2009.
“Sutiyoso: Jangan Curigai Megapolitan,” [Online]. Available: https://metro.tempo.co/read/73755/sutiyoso-jangan-curigai-megapolitan. [Accessed: 10-Jun-2024].
A. Rudiyanto, “Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi – Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” Bappenas, 2020.
G. Jusuf dan W. Darajati, “Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” Bappenas, 2017.
“Sistem Aliran Kali Sungai di Jakarta,” [Online]. Available: https://dsda.jakarta.go.id/parentmenu/jaringandrainase/kalisungai. [Accessed: 10-Jun-2024].
A. Ajie, E. Nugrahaning, dkk, “Jakarta Voluntary Local Review – Building a Liveable and Sustainable Global City,” DKI Jakarta – Bappeda, 2024.
“Polusi udara Jakarta: PLTU berbasis batu bara di sekitar ibukota berkontribusi besar mengotori udara – Mengapa pemerintah dinilai tidak berani perketat aturan,” [Online]. Available: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cndkdyzp269o. [Accessed: 03-Jun-2024].
“Biaya Hidup di Kota-Kota Besar RI, Jakarta paling mahal,” [Online]. Available: https://www.cnbcindonesia.com/research/20231227155305-128-500630/biaya-hidup-di-kota-kota-besar-ri-jakarta-paling-mahal. [Accessed: 10-Jun-2024].
“Ini Perbandingan Biaya Hidup Tinggal di Jakarta dan Beberapa Kota di Luar Negeri,” [Online]. Available: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/20/ini-perbandingan-biaya-hidup-tinggal-di-jakarta-dan-beberapa-kota-di-luar-negeri. [Accessed: 10-Jun-2024].
