PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU (HOAX) DALAM PLATFORM MEDIA SOSIAL TERKAIT COVID-19

STUDI PUTUSAN NO.85/PID.SUS/2020/PN BJR DAN PUTUSAN NO.216/PID.SUS/2020/PN SKW

Authors

  • Michelle Angelina Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
  • Nugroho Adipradana Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

DOI:

https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v3i2.4972

Keywords:

Informasi Palsu (HOAX), Pidana Bersyarat, Pengendali Sosial

Abstract

Covid-19 merupakan sebuah virus baru yang dikonfirmasi oleh World Health Organization (WHO) sebagai darurat kesehatan global atau pandemi. Semenjak pandemi berlangsung, banyak orang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan tindak pidana mayantara (cyber crime) dengan menyebarkan informasi palsu (hoax) atau berita bohong ke media sosial dengan sengaja mengangkat pembahasan terkait Covid-19 sehingga masyarakat menjadi resah dan panik. Penelitian ini akan membahas mengenai penjatuhan hukuman berupa pidana bersyarat terhadap pelaku penyebaran informasi palsu (hoax) dengan menggunakan Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PN Bjr dan Putusan No.216/Pid.Sus/2020/PN Skw sebagai contoh kasusnya. Penerapan pidana bersyarat bagi pelaku penyebaran informasi palsu (hoax), telah melalui pertimbangan dari adanya keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman, dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Adanya penjatuhan pidana bersyarat, maka ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat yang diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia dapat terwujud. Penerapan pidana bersyarat menjadikan Hukum dipandang sebagai alat pengendali sosial dalam masyarakat, yang berperan untuk mencegah terjadinya perbuatan pidana agar masyarakat dapat melihat bahwa suatu perbuatan pidana yang melanggar hukum akan mendapat sanksi, sehingga masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan perbuatan pidana.

References

Buku

Harsono, C.I. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan, 1995.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Mustofa, Wildan Suyuti. Kode Etik Hakim. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Notohamidjojo, O. Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum. Salatiga: : Griya Media, 2011.

Purwaka, Tommy Hendra. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2011.

Sumitro, Roni Hanitijo. Metodelogi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia, 2010.

Sunarso, Siswanto. Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari). Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Jurnal

Hikmawati, Puteri. “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif.” Jurnal Negara Hukum 7 (2016): 79.

Mubarok, Nafi. “Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah.” Jurnal Al-Qanun 18 (2015): 302.

Umyatul, Umarah. B. “Tinjauan Tentang Putusan Pidana Bersyarat Oleh Hakim Pada Pengadilan Negeri Barru (Studi Di Pengadilan Negeri Kabupaten Barru).” Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 5 (2018).

Vevi, Amalia, Halil Khusairi. “Hukum Sebagai Kontrol Sosial.” Journal of Islamic Law 2 (2021): 103–104.

Website

Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik. “Tanya Jawab Coronavirus Disease (COVID-19) - QnA Update 6 Maret 2020.” https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret-2020.

Junita, Feira Dina. “Hoaks: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, Dan Contohnya.” https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/22/180000369/hoaks-pengertian-ciri-ciri-jenis-dan-contohnya?page=all.

Putusan Pengadilan

Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Putusan No.216/Pid/Sus/2020/PN Skw

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Downloads

Published

30-11-2023

Issue

Vol. 3 No. 2 (2023): Gloria Justitia 3(2)

Section

Articles

License

You are free to:

  1. Share — copy and redistribute the material in any medium or format for any purpose, even commercially.
  2. Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
  3. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

  1. Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  2. ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
  3. No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices:

You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

How to Cite

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU (HOAX) DALAM PLATFORM MEDIA SOSIAL TERKAIT COVID-19 : STUDI PUTUSAN NO.85/PID.SUS/2020/PN BJR DAN PUTUSAN NO.216/PID.SUS/2020/PN SKW (M. Angelina & N. Adipradana , Trans.). (2023). Gloria Justitia, 3(2), 108-131. https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v3i2.4972